​Ahli Waris W.A Baron Baud Pertanyakan Kejelasan Tanah Perkebunan Yang di Kuasai Pemvrop 

327

Ket Foto: Roni Riswara Selaku Ahli waris sekaligus kuasa ahli waris W.A Baron Baud 

GARUT, (KF).- Tanah yang sebelumnya digunakan PD.Agribisnis dan Pertambangan, Unit Perkebunan teh, Provinsi Jawa Barat yang berada dijalan pamegatan, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, kabupaten Garut Jawa Barat. Kini dipertanyakan kejelasannya, pasalnya tanah tersebut merupakan, Tanah Milik Ahli Waris Kalalah Tirkah Dari Ahli W.A Baron Baud Antjiah.

Tanah seluas Kurang lebih 2.300 Hektare tersebut kini menjadi garapan masyarakat diwilayah tersebut untuk bercocok tanam, juga sebagian digunakan pemukiman, bahkan  warung-warung kecil, hingga  beberapa jenis usaha komersial diwilayah tersebut nampak berdiri. 

Sementara Bangunan dan lahan yang sebelumnya digunakan oleh  PD.Agribisnis dan Pertambangan, Unit Perkebunan teh tersebut sudah tidak dipergunakan bahkan kondisinyapun saat ini kumuh.

Roni Riswara, Selaku ahli waris dan kuasa ahli waris dari W.A Baron Baud Antjiah mengungkapkan, pihaknya hanya ingin tau kejelasan tanah W.A Baron Baud, yang saat ini dipakai perkebunan. 

” Sebetulnya aset Baron baud  itu banyak termasuk tanah digarut yang saat ini saya pertanyakan, dan kebetulan saya memiliki daftar tanah-tanah yang mana milik W.A Baron Baud. Yang namanya aset Baron Baud itu tidak termasuk kedalam tanah yang kena Undang-undang, tetapi kan faktanya bekas perkebunan Baron Baud ini seolah-olah dikuasai oleh pemerintah yang pada khususnya pemerintah provinsi Jawa Barat.” Katanya saat dijumpai sejumlah media, Sabtu( 29/4/2017) Siang.


Lanjut Roni yang didampingi Kordinator ahli waris Her her Suherman mengatakan, sebetulnya dalam hal ini sudah terjadi kesalahan sekitar tahun 1965, 

” jadi disini ada yang namanya penguasaan pemvrop, baik tanah yang ada di jati nangor ataupun yang ada digarut ini. Pemrov menganggap aset Baron Baud ini merupakan hak erfa kalau sekarang kan bina usaha, terus dikeluarkan lah HSK No 11 Tahun 64 dikeluarkan juga HSK No 17 tahun 65, dan ini Sebagi dasar diterbitkannya Hak Guna Usaha (HGU) baik perkebunan yang dijati nangor ataupun yang digarut yang dimiliki pemerintah provinsi yang diterbitkan tahun 1967. dan dicantumkan pemegang sertifikat pemerintah provinsi Jabar, secara aturan UUPA ini yang namanya instansi pemerintahan ini tidak bisa menggunakan hak guna usaha, seharusnya ini badan hukum ataupun perorangan.” Katanya

Menurut Roni, Perkara aset Baron Baud ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Jabar, ” yang terakhir sudah gelar perkara pada tanggal 20 Desember 2016 lalu, dan untuk progres terbarunya SPDP nya sudah naik ke kejaksaan, karena ada unsur pidana, yang mana berupa keterangan palsu, yang digunakan pada data autentik berupa sertifikat hak guna usaha (HGU).”  Ujarnya 
Lebih jauh lagi dikatakan prinsip dari ahli waris Baron Baud ini mengedepankan kekeluargaan sehingga dengan diselesaikan secara baik-baik tanpa harus perang dipengadilan ini akan lebih bermanfaat bagi semua pihak, ” saya tau persis bahwa tanah-tanah yang diklem tersebut tidak bisa bermanfaat karena pajaknya tidak bisa ditarik, setatus tanahnyapun tidak jelas, sehingga mau dibangun ataupun ada yang membeli baik itu investor tidak akan berani, karena status tanahnya bermasalah,” Paparnya 

Pihaknya berharap, mari konsep terapkan konsep dari ahli Aris ini, baik itu pemerintah kabupaten Garut, muspika juga masyarakat mari bersama- sama untuk menatanya, akan tetapi dalam penataan tersebut tidak menghilangkan hak-hak dari pada ahli waris, 

” adapun yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun yang berkepentingan sosial umumnya siap kita legalkan, sehingga fungsi tanah sebagai fungsi sosial ekonomi akan tercapai,” Harapnya (dra R)

BAGIKAN