​Selain Infrastruktur DPRD Soroti Dunia Pendidikan Dan Kesehatan 

170

Ket Foto: Ketua DPRD Kabupaten Garut Ade Ginanjar.S. sos (foto: Indra R )

GARUT, (KF).- Semua usulan dalam rapat Paripurna telah disampaikan, semua Persoalan-persoalan yang jadi persoalan di pemerintah daerah kabupaten Garut disebutkan satu persatu. Akibat kurangnya perencanaan infrastruktur kita sudah sampaikan. Agar menjadi catatan bagi kepala daerah Dikabupten Garut, Ucap ketua DPRD Garut, Ade Ginanjar, usai menghadiri Hasil Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Garut Tahun Anggaran 2016 di Gedung. Paripurna DPRD kab.Garut, Selasa(9/5/2017) Siang.

Dikatakan Ade, hal tersebut tentunya agar menjadi catatan bagi kepala daerah agar dapat memperbaiki ditahun berikutnya,
“salah satu contoh perbaikan jalan itu seharusnya direncanakan sampai dengan matang baik dalam sisi penganggaran, atau dari kwalitas jalan itu sendiri, itu mungkin menjadi salah satu persoalannya,” Ucapnya

Lanjut ia, selama ini pihak DPRD selaku pungsi pengawasan dilapangan ada beberapa temuan lokasi pengerjaan dilapangan yang tidak sesuai ataupun yang tidak layak lagi ketika dibangun dan itu kita sampaikan, tidak ada yang kita tutup- tutupi, 

” seperti SOR Ciateul jadi persoalan, dari momenpratur kegiatan yang pada saat itu bukan pada tupoksinya, yaitu di SDAP pada saat itu, itu kami kritisi langsung,” Ujarnya 

Disinggung masalah pengembalian anggaran, pihaknya mengatakan bukan kewenangan DPRD, namun hal tersebut tentunya kewena BPK, 

” ini bukan sistem pengembalian anggaran, namun disini hanya perbaikan dari pada kinerja, Karna kalau pengembalian anggaran itu bukan kewenangan kami, akan tetapi kewenangan BPK, kalau kami menyoroti dalam hal-hal kinerja dari pada kepala daerah pada saat tahun 2016 kemarin,” Paparnya 

Lebih jauh dikatakan ketua DPRD, selain menyoroti infrastruktur pihaknya juga menyoroti pendidikan dikabupten Garut, 

” masih banyak sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, terus kesehatan seperti di RSUD dr.slamet banyak pasien-pasien yang belum terlayani, baik itu BPJS, dan puskesmas-puskesmas yang baru dibangun tapi belum secara optimal melayani masyarakat dikecamatannya masing-masing, tentunya dari pihak kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi.” Jelasnya (dra R)




BAGIKAN