​FRG Minta Pilkades Pakenjeng Di Tunda

126

GARUT, (KF).- Forum Rakyat Garut meminta Penundaan Pilkades di Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kabupaten. Garut karena disinyalir ada ke tidak adilan yang mencederai terselenggaranya Demokrasi,demikian hal itu di sampaikan ketua FRG sekaligus kordinator lapngan ( Korlap),Mulyono Khadapi dalam audensi yang di gelar di aula Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa pemerintahan daerah (DPMPD) Kabipaten Garut,Jumat sore pukul 17,00 (19/5/2017).

Di tambahkan Mulyono,Ia meminta kepastian baik secara Politis,maupun Yuridis, sehubungan dengan Penetapanan bakal clon (Balon)Kades Depok Kec. Pakenjeng, Ade Setiawan yang di ragukan ke-absahan terkait Ijazahnya.ungkap Molyono Khadapi.
Di gelarnya audensi FRG pada saat itu di terima oleh Asda 1 ,H. Didit, Ketua Panitia Pilkades serentak 2017 Kab. Garut Jatjat Munajat,Anggota panitia Pilkades, parade nusantaraTedy ,Kabid Pemdes Asep Mulyana,

Kabag ops Polres Garut Kompol Liman dan jajarannya,Kapolsek Taler ,Kapolsek Tarkid juga Para warga aliansi masyarakat Depok Kec. Pakenjeng  dan  undangan lainnya. 

Terkait dengan perminta dari Forum Rakyat Garut,Muyono khadapi sementra Ketua panitia pilkades serentak, Jatjat Munajat menjawab dan mengatakan  ,Panitia desa itu di bentuk oleh masyarakat melalui BPD dan di legalitasi oleh BPD ,maka kita tidak berhak untuk memutuskan penangguhan pilkades,pasalnya bahwa  keputusan panitia pilkades ditingkat desa sudah final,jelas hal itu tidak bisa di ganggu gugat.paparnya
Kemudian tentang adanya dugaan pemalsuan ijazah dengan indikasi di lakukan oleh  Ade Setiawan, kami sarankan agar silahkan di tanyakan kepada Dinas pendidikan, apakah betul atau tidak ijazahnya Palsu atau asli karena 

No seri ijazah Ade Setiawan 744237 di nyatakan oleh kepala sekolah.
Dan kini Panitia Pildes tingkat Desa sudah melaksanakan tahapan pildes sesuai aturan dan sudah menetapkan calon yang masuk dalam pildes di Desa Depok sehingga panitia tidak bisa melakukan penangguhan secara sepihak terhadap Ade setiawan yang merupakan salah satu calon itupun sudah di syahkan oleh Panitia desa tersebut, dan ketua panitia tidak berhak untuk memutuskan juga tidak mungkin ada kongkalikong sama pemerintah desa.”Kami sebagai ketua panitia kabupaten sifatnya hanya monitoring ke 28 kecamatan dan 79 desa se-kabupaten Garut.pungkasnya
Lebih di tegaskan oleh Asda 1 ,H. Didit menjelaskan,bahwa Tahapan sudah di laksanakan oleh panitia tingkat desa sesuai mekanisme dan aturan sehinga tidak ada Verifikasi ulang, ini sudah menjadi keputusan dalam Perda dan Perbup,Apabila ada yg tidak puas tentang putusan panitia desa kami mohon kepada masyarakat desa depok kec. Pakenjeng untuk menggugat melalui mekanisme hukum yaitu melalui pengadilan karena pemerintah desa tidak berhak untuk menangguhkan Sdr. Ade Setiawan di karenakan pemerintah desa sudah di sepakati seluruh desa dan sudah menjadi putusan perda dan perbup.jelasnya

berlangsungnya audensi berakhir hingga pukul 20,15 selesai dalam keadaan aman terkendali.(AK)***

BAGIKAN