​Gaji Pejabat Disdik Yang Tersandung Kasus Hukum Kini Sudah Dipotong 

126

Ket Foto: H. Mahmud Kepalas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut 

GARUT, (KF).-  Gaji dua mantan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang tersandung hukum kini sudah dipotong atau dikurangi. Ketiga pegawai negeri sipil (PNS) itu yakni H. Somantri, H. Mumu, dan Deni kini masih ditahan di rumah tahanan kelas II B Garut, Jalan Dewi Sartika sejak empat bulan lalu. 

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut, Mahmud mengatakan, pemotongan atau pengurangan gaji itu sudah sesuai prosedur dan aturan. 

“Dan itu dilakukan bukan oleh kami tetapi oleh pusat. Dan itu langsung dari sana karena memang aturannya seperti itu. Mereka tidak bekerja maka tunjangan-tunjangannya pun dihilangkan, jabatannya pun sudah dicopot. Hanya saja mereka itu masih tercatat sebagai PNS. Karena belum ada ketetapan hukum,” katanya, Jumat (9/6/2017). 

Lanjut Mahmud, berdasarkan aturan kepegawaian manakala tidak melaksanakan tugas, maka otomatis gajinya dikurangi karena jabatan dan tunjangannya tidak ada. 

“Mereka itu jadi staf biasa. Itu kan aturan dari pusat Ya otomatis bukan ajuan dari kita. Ya ketiga-tiganya juga sama. Kalau masalah status PNS nya kita tunggu saja hasil ahir dari proses persidangan,” ucapnya. 

Mahmud menyebut, sampai sekarang jabatan yang mereka pegang masih kosong dan belum ada penggantinya. Karena penggantian jabatan itu harus sesuai aturan di antaranya harus ada analisa kompetensi teknis dan analisa kompetensi manajerial. 

“Sekarang ini tidak bisa mengangkat atau mengisi pejabat kosong sembarangan. Sekarang ini tidak mudah mengganti pejabat yang kosong. Dulu pejabat kosong langsung ganti, sekarang tak bisa begitu. Teu bisa kitu wae tetapi harus melakukan tahapan atau prosedur yang jelas. Termasuk mengisi lima kepala UPT dan 25 kepala sekolah yang masih kosong.” Ujarnya. 

Lebih jauh dikatakan Mahmud, penunjukan untuk kepala UPT maupun kepala sekolah tidak bisa ujug-ujug begitu saja, meskipun guru atau calon UPT tersebut berprestasi. Mereka tetap harus dievaluasi, di tes, dan melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ada. 

“Contoh yang memenuhi syarat banyak tapi mereka tidak tes dulu, Ya tidak bisa. Kan anturan itu dari Menteri ada Permennya,” Kata Mahmud.(Tim)***
 

BAGIKAN