​Ketua Fraksi Golkar Garut : Kenaikan TPP untuk ASN Harus lihat kemapuan keungan daerah.

254
Ket Foto: Ketua Fraksi Deden Sopyan

GARUT, (KF).- RENCANA Bupati Garut Rudy Gunawan berencana akan menaikan Tunjangan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Garut direncanakan naik pada 2018. Untuk menyediakan dana kenaikan TPP, Pemerintah Kabupaten Garut akan menghemat belanja daerah dan mengintegrasikan honor aparatur sipil negara kedalam TPP.

Sementara itu Ketua Fraksi Deden Sopyan, sehubungan dengan akan adanya rencana kenaikan bagi TPP yang akan diterima Aparatur Sipin Negara ( ASN) Kabupaten Garut dirinya menilai merupakan hal yang wajar atau sah-sah saja, karena memang ada aturannya, hanya  harus melihat gimana kemampuan keuangan daerah, jangan sampai menggerus dana untuk pelayanan publik baik pelayanan dasar maupun pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

” Saya kira bila pimpinan daerah mau berencana naikan TPP untuk ASN, hal yang wajar, karena ada undang-undangnya, dan saya hanya berharap, agar kebijakan tersebut jangan menguras anggaran untuk pelayanan masyarakat, dan harus juga dilihat dari Pemdapatan Asli Daerahnya ” Kata Deden Sopyan Ketua Fraksi Golkar. Kamis (27/717) saat ditemui dirungam fraksi golkar.

Mengenai nilai kenaikan TPP, sedang dihitung Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Iman Alirahman. Iman mengatakan, nilai anggaran TPP pada 2018 diperkirakan naik menjadi Rp 140 miliar, dari sebelumnya Rp 86 miliar pada 2017. Nilai kenaikan TPP yang hampir dua kali lipat itu didapat dari honor dan penghematan berbagai belanja daerah. Namun, Iman menyatakan, belum menghitung nilai kenaikan belanja pegawai seiring naiknya TPP.

Ada beberapa referensi yang bisa dipakai untuk menentukan nilai kenaikan TPP. Diantaranya, referensi kenaikan TPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kelas dan jabatan. Bisa juga menggunakan perhitungan TPP dari Badan Kepegawaian Negara. “Atau pakai uji tiru ke Kota Bandung. KPK tidak persoalkan itu, yang penting dasar hukumnya jelas,” kata Iman.  

Dengan kenaikan TPP, ASN tidak lagi mendapat honor apabila melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai ASN. Contohnya, honor lembur. Iman sendiri menerima sejumlah honor, diantaranya honor karena tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. (Beni)

BAGIKAN