​Mensos RI : Pergerakan Tanah Cisompet Lebih Dulu Dari Banjir Bandang Cimanuk

263


Mentri Sosial RI, Ir.H.Indar Parawansa saat memberikan bantuan pada ahli waris korban bencana Banjir Bandang Garut 

GARUT, (KF). – Menteri Sosial, RI Ir. H. Indar Parawansa mengatakan Pergerakan tanah di Cisompet sesungguhnya itu lebih dulu dari banjir bandang sungai Cimanuk pada September 2016 lalu, akan tetapi pergerakan tanah Cisompet ini tertutup oleh Berbagai program perlindungan  yang terkena dampak banjir bandang Cimanuk. Hal tersebut di integrasikan oleh pemerintah kabupaten Garut, sehingga dari kementerian sosial mengintegrasikan antara tritmen dari Cimanuk dan tritmen untuk Cisompet. 

” Alhamdulillah hari ini pak Bupati mengundang mereka bersama-sama. Dari saat terjadi banjir bandang disekitar Cimanuk ini, yang Memang kebetulan saya juga sempat keliling, memang kasus banjir bandang banyak sekali yang berdampak pada rumah-rumah yang hanyut pada saat terjadi banjir. Rumah yang hanyut tersebut ataupun yang ruksak berat biasanya memang berada di daerah yang dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).” Katanya saat ditemui Usai Melakukan Pemberian Bantuan Sosial Dikabupten Garut yang bertempat di halaman Rumah Perlindungan Panti Werdha kabupaten Garut, Jl.Rsu dr.Slamet No.9B Sabtu(4/3/2017).

Lanjut ia oleh Karna itu diberbagai kasus baik itu banjir bandang ataukah tanah longsor yang kemudian ada retakkan tanah atau tanah bergerak itu tretmenya sama diseyogyakan untuk direlokasi. 

“Nah kepada warga memang harus diajak berkomunikasi, dialog dan itu biasanya membutuhkan paktor Karna bisanya banyak anggota masyarakat yang melihat, tanah ini ada sejarahnya ada riwayatnya sehingga untuk mengajak mereka sampai sepakat untuk diajak relokasi. Dan itu biasanya butuh waktu.” Ujarnya 

Lebih jauh lagi dikatakan pemerintah kabupaten Garut Harus mencari lahan. Kalau ada intervensi dari pemerintah pusat itu adalah pada proses pembangunannya, tetapi penyiapan lahan tetap oleh pemerintah kabupaten. Dan proses ini berlaku untuk semua daerah se-Indonesia sama tretmenya. 

“Penyiapan lahan oleh pemerintah daerah lalu proses intervensi bangunan rumahnya biasanya sering antara APBN dengan APBD, kalau misalnya sekarang Rumah relokasi sudah siap huni  insaalloh kementerian sosial akan hadir lagi untuk meyiapkan isi hunian tetapnya yang indeknya sebesar 3 juta, dan itupun kami lakukan di daerah-daerah yang sudah selesai relokasinya, seperti Minggu lalu saya hadir direlokasi dikapuas dan itu relokasi banjir bandang juga, dan satu bulan lalu saya hadir menado dan itupun sama banjir bandang, jadi sebetulnya tempat hunian yang aman dan nyaman yang bisa melindungi keluarga ini memang harus terkondisikan sehingga keamanan warga itu bisa terjamin ketika lokasi huniannya memang tidak beresiko apakah terhadap kemungkinan terjadinya banjir bandang ataukah terhadap kemungkinan terjadinya bencana longsor, serta pergerakan tanah,” Paparnya. (dra R)

BAGIKAN