​Minimnya Persediaan Sapi Terbantu Feedlot

232

H.Raden Marlan Direktur Umum PT Widodo Makmur Perkasa 

GARUT, (KF).- Adanya ketimpangan antara suplai dan permintaan, mengakibatkan mahalnya harga sapi. Selain harga yang mahal, terbatasnya produksi sapi lokal menyebabkan tidak meratanya distribusi sapi ke seluruh daerah.  
Dalam mengatasi terbatasnya pasokan sapi, pada tahun 1990 pemerintah membuka keran impor sapi bakalan secara besar-besaran dari Australia untuk digemukkan di Indonesia. 

Salah satu feedloter di Indonesia, adalah Raden Marlan, yang merupakan Direktur Utama PT Widodo Makmur Perkasa. Upaya itu tentu menumbuhkan lini usaha baru, yakni feedlot atau usaha penggemukan sapi.
Marlan yang sudah terjun dalam usaha feedloter sejak 1995 itu, menerangkan, teknik standar dalam penggemukan adalah membuat sapi-sapi tersebut nyaman dengan memberikan ruangan yang cukup, asupan pakan dan vitamin memadai, serta kebersihan kandang terjaga.  Pakan dibuat formula khusus untuk membuat komposisi daging karkas,

“daging bertulang, yang telah dikurangi kepala, kulit, jeroan, kaki bawah, dan ekor”setelah disembelih menjadi lebih banyak daging dari pada tulangnya. 

Keunggulan tersebut yang dicari oleh para pembeli dan yang dipergunakan perusahaan ini untuk bersaing dengan perusahaan sejenis. Oleh karenanya, Marlan menilai, peranan feedloter ini secara langsung maupun tidak langsung memberi peranan membantu pemerintah dalam menutupi minimnya persediaan sapi.

Dari jumlah sapi sebanyak 300 ekor, dan terus berkembang, kini ia yang membuka usaha di Jakarta Timur yang sudah mampu menampung hingga 6000 ekor sapi. Pendistribusian sapi berfokus di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

“Feedlot sangat bergantung pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah, ikuti regulasi. Misalnya, dulu ada pengurangan kuota, sekarang sudah enggak ada kuota, hanya ada persyaratan baru, lima berbanding satu. Kami impor lima ekor sapi, diminta impor indukan satu ekor, untuk proses pembibitan (breeding).” ujar Marlan.

Regulasi yang baru, dinilainya menimbulkan ketidakstabilan cash flow, karena pembibitan membutuhkan proses yang lebih lama dari penggemukan. Tapi perusahaannya berupaya selalu mengikuti aturan pemerintah.
“Saya ingin ada edukasi dari Pemerintah, bagaimana menghitung pajak yang benar, tidak hanya sosialisasi perlakuan,” katanya.

Dikatakanya, kepatuhan perusahaan pada pemerintah tidak hanya pada regulasi peternakan, tetapi juga regulasi perpajakan, mulai dari sunset policy, tahun pembinaan pajak. Pada program tax amnesty kali ini, perusahaan ini bahkan mendaftar di periode pertama. Alasan perusahaan ikut dalam setiap program, karena masih adanya kesalahan perhitungan pajak.

“Laba menurut saya dengan laba dari (kantor) pajak sering berbeda, jadi kadang terselip. Kalau memang kita punya salah-salah, ya wajar, tobat saja, tapi ke depannya harus lebih baik. Makannya kami ingin memperbaiki yang tadinya buruk, menjadi lebih baik.” tuturnya.
Marlan memperkirakan, di luar sana masih banyak perusahaan yang kerap melakukan kesalahan perhitungan seperti pihaknya, karena masih minimnya edukasi perpajakan. “Saya ingin ada edukasi dari pemerintah, bagaimana menghitung pajak yang benar, tidak hanya sosialisasi perlakuan.”  harapnya.

Menyoroti pedagang sapi atau UKM yang belum terjaring pajak, karena belum memiliki sistem pembukuan yang memadai, Marlan berpendapat, untuk merangkul mereka,  negara bisa menganggarkan pengadaan cash register (mesin kasir) untuk pedagang potensial. Dengan cara tersebut, petugas pajak cukup melakukan opname setiap bulan, untuk memperkirakan omzet dan pajak yang harus dibayar para pedagang.

“Itu anggaran investasi. Sama tatkala pemerintah bikin dermaga, kan, dapatnya kapal sandar. Kalau enggak ada dermaganya, dari mana dapat duit? Nyandar di mana-mana, lolos deh duitnya. Jadi, kalau cari ikan, ya bikin umpan, lempar umpannya, nanti tinggal dapat yang gede atau kecil. (Jay).

BAGIKAN