​PAD Garut  Dibawah Sepuluh Persen

166

Ket Foto:  Sekertaris Daerah, H.Iman Alirahman, SH., M.Si

GARUT,(KF).- Sejak ditetapkannya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah berhak dan diberi kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri pemerintahannya, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dalam mencari sumber-sumber keuangan untuk menunjang keuangan dan pembangunan daerahnya. Termasuk dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi.

Sekretaris Daeerah (Sekda) kabupaten Garut, H. Iman Alirahman, SH., M.Si, menuturkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)  diharapkan mampu menopang anggaran APBD yang sempat mengalami kendala akibat adanya penundaan sebagain dana APBD oleh pemerintah pusat. Upaya peningkatan  PAD Garut dari berbagai sektor secara maksimal akan dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan alokasi anggaran, sehingga dapat mengimbangi terhadap keseluruhan APBD. 

“Dana transfer pusat hampir 72 persen relatif diarahkan untuk kebutuhan pembangunan di sektor infratruktur, sehingga hal-hal yang menyangkut kebutuhan rutin Pemkab Garut bisa didanai  dari PAD.  Dengan begitu, ada keseimbangan antara dana PAD terhadap total pendapatan APBD”, tuturnya. 

Diakuinya total PAD Garut selama ini masih dibawah 10 persen dari total APBD, yaitu sekitar 450 miliar dari nilai total APBD Garut 3,7 triliun.

Demikian disampaikan Sekda, saat memberikan pengarahan kepada 70 orang peserta Sosialsiasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017, di Hotel Bintang Redante, Jalan Raya Samarang, Garut, Rabu (15/3/2017).

Diakui Sekda , hasil penerimaan pajak dan retribusi saat ini belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut. Salah satu penyebabnya karena potensi pajak dan retribusi tersebut, belum digarap secara optimal. 

Oleh karena itu, lanjut Iman, pengetahuan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, perhitungan tarif dan sistem, prosedur pemungutan, potensi optimalisasi, dan juga titik kritis dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak diperlukan untuk dapat membantu melihat peluang tersebut. Demikian pula teknik-tenik optimalisasi sebaiknya dikuasai untuk mendukung pencapaian program.

Iman menekankan kepada para pengelola pajak di kecamatan dan SKPD, pemungut retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kinerja petugas dalam pemungutan retribusi daerah. Peserta juga diingatkan untuk kermbali melakukan kontemplasi, agar dalam menjalankan tugasnya tidak serampangan. Namun senantiasa mengacu kepada aturan yang berlaku, bukan berdasarkan selera.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Basuki Eko didampingi Sekretarisnya, Yusep Sulaeman, menyebutkan, kegiatan tersebut, dimaksudkan agar para petugas pelaksana pemungutan pajak dan retribusi memahami, serta dapat mengimplemantasikan proses pencapaian PAD.(Jay).

BAGIKAN