​Satpol-PP Yang Berada Diluar Ditarik ke Markas Besar 

367

GARUT, (KF).- 15 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut yang bertugas di rumah dinas Bupati Garut, Gedung Pendopo Jalan Kiansantang, mulai 1 Februari lalu ditarik ke markas besar Satpol PP di Jalan Pahlawan, Tarogong Kidul. 
Sedangkan penggatinya adalah petugas satuan pengamanan dari pihak ketiga atau outsourching. Asisten Daerah (asda) III, Kabupaten Garut.

Asep Sulaeman Farouk menjelaskan, penggantian penjagaan ini bukan karena Satpol PP tidak mumpuni menjaga rumah dinas, tetapi mengembalikan Satpol PP kepada tugas sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan kepegawaian, yaitu mengembalikan tugas Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah (Perda). 
Dan penggantian tugas jaga atau piket dari Satpol PP ke pihak ketiga ini akan dilakukan secara bertahap. Dimana peranan Satpol PP yang bertugas di dinas-dinas mulai ditarik kembali. 

“Sekarang ini di rumah wakil bupati, sekda, ketua DPRD, dan dibeberapa rumah dan kantor dinas masih dijaga Satpol PP. Ke depan tentunya akan diganti oleh satuan pengamanan pihak ketiga,” Kata Asep didampingi Kepala Satpol Kab. Garut, Mlenik Maumeriadi, Selasa (3/2/2017).

Sementara sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Dede Romansyah saat ditemui diruang kerjanya Selasa(7/2/2017) mengatakan,  karena jumlah anggota Satpol PP untuk penegakan peraturan daerah ini masih kekurangan. 

“Makanya yang berada diluar tugasnya, kita tarik ke markas besar, dan tugas-tugasnya diisi oleh orang yang memang sama juga berkompetensi dibidang tersebut,” Ucap Dede. 

Sementara untuk Satpol PP yang bertugas di masing-masing  Kecamatan akan tetap bertugas di tempat itu, karena keberadaanya sudah berdasarkan Tupoksinya. “Dimana di tiap Kecamatan pun dibutuhkan petugas untuk penegakkan Perda ditiap wilayah itupun dibawah kordinator camatnya masing-masing, laporan laporan kejadian ataupun kegiatan-kegiatan itu selalu ada kordinasi dengan kita.” ujarnya.

Lanjut Dede, intinya pemindahan itu atas dasar permintaan pimpinan demi pengamanan aset pemerintah Daerah (Pemda), ” meskipun Pengamanan aset tersebut oleh pihak ke tiga namun itupun tidak terlepas dari peran kita sebagai kordinator,” Tandasnya (dra R)***