​Selain Tunjangan DPRD Yang Akan naik, Tunjangan TPP ASN direncankan 2018 juga ikut naik

797
Ket Foto: Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ade Ginanjar S.sos (foto oleh: Indra R)

GARUT, (KF).- TUNJANGAN penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Garut direncanakan naik pada 2018. Untuk menyediakan dana kenaikan TPP, Pemerintah Kabupaten Garut akan menghemat belanja daerah dan mengintegrasikan honor aparatur sipil negara kedalam TPP.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, TPP ASN Kabupaten Garut tergolong rendah dibandingkan dengan TPP ASN di daerah lain di Jawa Barat. Oleh karena itu, ia menilai, perlu adanya kenaikan TPP bagi ASN Kabupaten Garut. 

Dana kenaikan TPP akan bersumber dari penghematan belanja daerah dan pengintegrasian honor aparatur sipil negara ke TPP. Dengan demikian, saat TPP naik, tidak ada lagi honor bagi ASN. Penghapusan pemberian honor merupakan rekomendasi dari komisi pemberantasan korupsi.

Selama ini, ASN dimungkinkan menerima honor dari kegiatan tertentu, seperti pembelian barang. Sistem pemberian honor itu dinilai Rudy menimbulkan kecemburuan antar ASN karena tidak semua ASN berpeluang mendapat honor. 

“Dengan diintegrasikan honor ke TPP diharapkan ada keadilan untuk semua ASN. Kalau sekarang, ada yang dapat honor dari pos kegiatan, ada yang tidak,” ujar Rudy kepada wartawan. Selasa (4/7/2017).

Mengenai nilai kenaikan TPP, sedang dihitung Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Iman Alirahman. Iman mengatakan, nilai anggaran TPP pada 2018 diperkirakan naik menjadi Rp 140 miliar, dari sebelumnya Rp 86 miliar pada 2017. Nilai kenaikan TPP yang hampir dua kali lipat itu didapat dari honor dan penghematan berbagai belanja daerah. Namun, Iman menyatakan, belum menghitung nilai kenaikan belanja pegawai seiring naiknya TPP.

Ada beberapa referensi yang bisa dipakai untuk menentukan nilai kenaikan TPP. Diantaranya, referensi kenaikan TPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kelas dan jabatan. Bisa juga menggunakan perhitungan TPP dari Badan Kepegawaian Negara. “Atau pakai uji tiru ke Kota Bandung. KPK tidak persoalkan itu, yang penting dasar hukumnya jelas,” kata Iman.  

Dengan kenaikan TPP, ASN tidak lagi mendapat honor apabila melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai ASN. Contohnya, honor lembur. Iman sendiri menerima sejumlah honor, diantaranya honor karena tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Sementara itu Ketua DPRD Garut Ade Ginanjar, terkait untuk tunjangan  TPP bagi Aparatur Sipil Negara yang akan naik karena inisitif Bupati, pihak DPRD nantinya akan mengkaji dan membahas bersama dengan lebih dalam mengenai tunjangan TPP untuk ASN baik yang sudah ada, dan akan dihitung kembali, dari mana akan mengambilnya, dan dasar hukum untuk mengeluarkan tunjangan tersebut seperti apa, 

“Kami pihak DPRD akan mengkaji ulang untuk kenaikan tunjangan TPP bagi ASN di Kabupaten Garut dengan anggota Banggar, dan kami juga akan melihat naik dan tidaknya akan melihat perbandingan yang sudah ada sekarang, dengan pola ataupun mekanisme jam kerja dari pada pejabat itu masing – masing ” ujarnya (Beni)

BAGIKAN