​Warga Depok Datangi DPRD

136

Ket Foto: Warga  Desa depok saat audensi di gedung DPRD Garut 

GARUT, (KF). -Puluhan Warga desa Depok Kec. Pakenjeng didampingi masa dari aliansi masyarakat pemantau pemilihan desa (AMPPD) mendatangi wakil rakyat di gedung DPRD Garut, Rabu (3/5/2017). 
Mereka audensi dengan komisi A dan D DPRD untuk meminta kejelasan terkait adanya salah seorang bakal calon kepada desa yang ditolak untuk ikut Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Depok dengan alasan balon kades tersebut menggunakan ijasah palsu. 

Mereka pun menuntut kepada Kadisdik agar mengklarifikasi mengenai keabsahan atau tidaknya ijazah balon kades yang bersangkutan, dan menunda pelaksanaan Pilkades di desa Depok tersebut.

 “Terus terang saja kasus ini akan di bawa ke PTUN, agar jelas dimana letak kesalahan yang sebenarnya. Nah sambil menunggu keputusan dari PTUN itu, kami minta pelaksanaan Pilkades tersebut ditunda dulu,” kata Sumiarsa selaku kakak kandung balon kades yang ditolak tersebut. 

Audensi yang dijaga ketat aparat kepolisian itu berlangsung alot, karena pihak keluarga balon kades, warga desa Depok, panitia Pilkades, Disdik, DPMPD, dan AMPPD mengungkapkan argumentasinya masing-masing. 

Hasil dari audensi itu menetapkan pelaksanaan Pilkades di Desa Depok tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan kepada pihak keluarga dipersilahkan untuk menempuh ke jalur hukum melalui PTUN. 

“Tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Pilkades. Kepada pihak keluarga atau warga yang akan mengajukan penyelesaian ini ke jalur hukum PTUN ya silahkan saja. Sedangkan panitia tetap harus menjalankan program Pilkades ini sesuai dengan tahapannya,” kata Ketua Komisi A, Alit Suherman. Dia mengatakan, terkait adanya rencana kasus ini dibawa ke PTUN tentunya tidak akan menjadi halangan, karena keduanya sama-sama dijalankan. 

“Pelaksanaan Pilkades jalan, ke PTUN juga jalan silahkan saja bersamaan,” kata Alit didampingi sekretaris Komisi A, Dadang Sudrajat. 

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Desa Depok, Toni Alamsyah dengan tegas tetap mencoret bakal calon kades yang bersangkutan. Dia mengatakan, setelah diadakannya verifikasi berkas para bakal calon, maka ada dua balon kades yang telah ditetapkan menjadi calon. 

“Jadi kami sebagai panitia tetap akan menempuh tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades berdasarkan aturan yang ada. Soal warga yang akan meng PTUN kan tentang keabsahan ijasah itu soal lain, silahkan saja. Yang pasti calon yang diduga menggunakan ijasah palsu itu tetap di coret,” ucapnya. 

Atas keputusan tersebut, Sumiarsa merasa tidak puas. Bahkan, dia mengancam selain akan menggunakan jalur hukum melalui PTUN juga akan melakukan aksi besar-besaran. 
“Ya jelas kami sebagai keluarga tidak puas menerima keputusan ini. Keluarga kami sudah dipermalukan. Kami akan menlakukan aksi besar-besaran,” katanya dengan nada tinggi. 

Sebagaimana diberitakan, pelaksanaan pemilihan kepala Desa (Pilkades) Depok, Kec. Pakenjeng terancam batal. Pasalnya, keluarga salah satu bakal calon Kepala Desa (Balon Kades) mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran. 

Ancaman itu terjadi setelah balon kades atas nama Ade Kurniawan tidak boleh mengikuti Pilkades karena dituding menggunakan ijazah yang diragukan atau palsu. Kakak kandung Ade Kurniawan, yang juga juru bicara pihak keluarga, Sumiarsa menjelaskan, selain akan melakukan aksi demo, juga dirinya akan mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN), dan sekaligus meminta pelaksanaan Pilkades Depok ditunda. (dra R)

BAGIKAN