4 Tahun Berjalan, Perda Tata Nilai Terkesan di Arsipkan dan Dikoleksi

92

KOTA TASIKMALAYA,(KF).- Perda Tata Nilai No 7 Tahun 2014 baru sukses di atas kertas. Adapun di lapangan, jangankan di tingkat pelaksanaan, sosialisasi nya saja masih kurang Terbukti masih banyak warga yang belum tahu keberadaan perda tata nilai. Bahkan PNS saja masih banyak yang belum tahu isi lengkap dari perda tersebut, mereka cuma tahu bahwa di Kota Tasikmalaya ada perda yang bernuansa religi namanya tata nilai, adapun soal isinya, banyak yang tidak tahu.

Demikian yang dipaparkan Ust Muhammad Yan-yan Al Bayani.S.Kom.I., M.Pd, Ketua DPW FPI Kota Tasikmalaya saat menyikapi penyakit masyarakat (pekat) dan aksi maksiat lainnya yang kini kembali mulai marak di Kota Santri ini.

“Di bidang sosialisasi nya saja masih kurang, apalagi di bidang pengawasan dan penindakan. Oleh karena itu DPW FPI Kota Tasikmalaya mengingatkan pemerintah kota, bahwa perda nomor 7 itu dibuat untuk dilaksanakan. Bukan cuma dilaunching saja, tapi mesti diimplementasikan dan diawasi,” tegas Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah MIFTAHUL HUDA JARNAUZIYYAH Mangkubumi Kota Tasikmalaya itu kepada koran-fakta.com, Kamis (27/9/2018) pagi tadi.

Dikatakannya, setelah dikeluarkannya  Perda No.7 yang sudah berjalan empat tahun ini, Kota Tasik belum berubah secara signifikan. Disinyalir masih banyak hotel yang masih dijadikan tempat mesum oleh para tamu hotel yang berselingkuh atau menyewa pelacur dari luar hotel, termasuk juga keberadaan beberapa salon kecantikan yang melanggar ijin peruntukannya dijadikan praktek prostitusi terselubung.

“Ini kami buktikan, dari razia yang dilakukan FPI bersama sama aparat, masih banyak pasangan haram bermesum ria di beberapa hotel. Transaksi jablai masih marak, dari mulai eks terminal cilembang dan jalur 2 arah pasar cikurubuk,  jalur PLN, di sekitaran taman kota bahkan yg lebih parah di sekitaran mesjid agung kota,” jelasnya.

Termasuk peredaran minuman keras di masyarakat masih berjalan. menurutnya, masih ada penjualan  miras di terminal padayungan, cilembang dan kawasan lain  termasuk tempat hiburan seperti Karaoke yg disinyalir masih menjadi area yg seringkali digunakan utk mabuk dan transaksi prostitisi.

Ketika ditanya wartawan, apakah perda tata nilai bisa dikatakan mintul, dengan tegas ustad Yan-yan berujar, bukan tumpul, tapi perdanya diarsipkan, mestinya dipake, bukan dikoleksi. “Sayang dong perda yg dibuat menghabiskan uang rakyat, tapi tidak bisa dipakai melindungi rakyat dari maksiat,” pungkasnya.

Jurnalis : Tono Efendi

Editor. : Van’s