62.000 Koperasi Akan Direvitalisasi

412

KF.- Dari dua juta an koprasi yang ada di Indonesia Sebanyak 62.000 Koperasi akan direvitalisasi. Penyebabnya adalah tidak memungkinkan lagi lembaga Koperasi tersebut akan terus bertahan. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Rekstrukturisasi pada Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah RI, Ir. Yuana Sutyowati, MM, usai mengunjungi pengungsi korban banjir bandang sungai Cimanuk di gedung Islamik Center Garut.

Pembubaran atau penutupan lembaga koperasi yang dinilai kurang memungkinkan untuk menjalankan roda usaha lembaganya itu, sudah merupakan ketentuan dari Undang-undang.

Dengan begitu, kata Yuana, sebelum ditutup mereka akan dimediasi dulu,
“Sebelum dibubarkan atau ditutup. Pengelola atau anggota koperasi itu tetap dimediasi dulu, mau kemana koperasi itu bergerak. Mau melanjutkan lagi atau memang tak mampu lagi ?,” ujarnya.

Yuana menuturkan, beberapa faktor menjadi penyebab berhentinya koperasi, namun yang paling dominan di antaranya kesolidan dari anggota maupun pengurus koperasi itu sendiri dalam menjalankan usaha koperasinya.
“Sekarang ini berdasarkan otoritas undang-undang, bahwa kewenangan izin koperasi berpindah. Yaitu dari daerah ke Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut, sebagai pengawal, mediasi dan fasilitasi terkait pergerakan koperasi didaerah.” ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut, Eko Yulianto, mengatakan, jumlah koperasi di Kabupaten Garut saat ini sebanyak 1.648 koperasi. Dari jumlah itu yang masih aktif sebanyak 1.055 koperasi, dengan kondisi 830 koperasi bergerak dinamis sementara sisanya sebanyak 225 statis (tetap).
“Sementara yang tidak aktif ada 409 koperasi dan yang dinyatakan bubar ada 4 koperasi,” ujarnya.

Penyebab terkait adanya Koperasi yang bubar atau tidak ada kemajuan, menurut mantan Kadisperindag Kab. Garut itu menyebutkan, kurangnya kesolidan antara anggota maupun pengurus dari koperasi itu sendiri akan menyebabkan Koperasi akan terhenti, yang akhirnya membubarkan diri.

Disinggung maraknya kegiatan simpan pinjam atau rentenir yang berkedok koperasi. Eko menegaskan, kalau hal itu terbukti menyalahi aturan tentang Koperasi, maka kegiatan tersebut akan ditindak dan diproses secara hukum.
“Di koperasi kan kalau pinjam uang ada aturannya, jasanya segitu atau aturan lainnya. Tapi kan mereka para rentenir memberlakukan jasa lebih besar. Makanya kalau begitu bukan koperasi, Ya ditindak saja,” ujarnya.(JG)***

BAGIKAN