Kadis Perhubungan: Wajar Kalau Bupati Sebut Dishub salah satu instansi yang berpotensi sering terjadi Pungli

178

Kepala Dinas Perhubungan Kab Garut H Wahyu didjaya saat ditemui wartawan usai mengikuti Paripurna
Kepala Dinas Perhubungan Kab Garut H Wahyu didjaya saat ditemui wartawan usai mengikuti Paripurna

KF.-Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Garut, H.Wahyudi jaya menilai wajar Bupati Garut H.Rudy Gunawan menyebutkan, kalau Dishub salah satu instansi yang berpotensi sering terjadinya praktek Pungutan Liar (Pungli). Pasalnya, Dishub itu salah satu instansi yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Namun begitu, kata Wahyudijaya
upaya-upaya untuk meminimalisir praktek pungutan liar tersebut terus dilakukan. Bahkan, untuk jangka panjang justru praktek pungli tersebut harus dihilangkan.

“Terus terang saja begitu ada intruksi besoknya kami langsung sidak dan mengadakan brifing. Saya menginginkan kepada pelaksana pelayanan agar transparan dan langsung memasang baner pengumuman tentang tarif.” Katanya, saat ditemui usai Paripurna di gedung DPRD kab.Garut, Senin (18/10/2016) Siang.

Sambung Wahyu, ada dua sektor pelayanan yang ditekankan untuk transparan pada tarif, yakni pelayanan PKB dan pelayanan trayek, namun bukan pada izin trayek melainkan pada rekomendasi menjelang izin trayek terbit oleh Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu (BPMPT).

Jadi yang ditekankan untuk menghindari Pungli itu hanya dua item, sedangkan yang lainnya tidak. “Jadi begini, kalau berbicara soal retribusi di terminal itu kan sudah ploting. Artinya itu sudah ada Perda retribusi yang menggunakan karcis. Terkait apa yang dikatakan Pak Bupati itu yang menyebut Dishub potensi pungli, saya kira itu hal wajar.” tegasnya.

Lebih jauh diungkapkan, berbicara soal pungli ini berlatar belakangnya sangat mendasar. Mungkin karena ada faktor kebiasaan. “Dan susah juga kalau kami melihatnya, karena yang melakukan ini adalah oknum,” ucapnya. Akan tetapi, kata Wahyudidjaya, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir, atau lebih jauhnya menghilangkan praktek pungutan liar di Dinas Perhubungan. “Seandainya pegawai Dishub terbukti melakukan pungutan liar itu. Kalau kami akan melakukan tindakan administratif, kalau tenaga sukwan atau honorer berarti kita juga akan memfending SP nya. Kalau PNS tentunya ada proses adiministratif, kami hanya mengajukan saja sedangkan tindakannya oleh instansi lain”, Ungkapnya.(dra R)

BAGIKAN