Tudingan 5 Lembaga dan Ormas, Ini Bantahan PLT Lurah Bantarsari

107

Tasikmalaya, (KF)-Terkait aksi audiensi lima Lembaga dan Ormas pimpinan Ugeh Theo Saputra, Ketua DPP BAKI, yang menuding ada tiga point permasalahan seperti Ketidaktransparanan Koperasi, Pengelolaan Kayu Jati dan Jabatan PLT Lurah.

Menurut PLT Lurah Bantarsari, terkait jabatan dirinya merangkap sebagai Lurah Sukamulya, dirinya hanya sebagai ASN yang harus patuh terhadap pimpinan yakni Walikota Tasikmalaya. “Saya selaku ASN harus siap melaksanakan tugas dan ini dibuktikan dengan SK penempatan langsung oleh Walikota”, terang Heri Anshori PLT Lurah Bantarsari sambil memperlihatkan SK dari Walikota Tasikmalaya kepada koran-fakta.com, Kamis (26/10/2017) siang dikantornya.

Penunjukan saya sebagai PLT Lurah Bantarsari telah sesuai aturan dan sesuai SK Walikota yang saya terima, jadi tidak menyalahi aturan biarpun jabatan saya Lurah Sukamulya, ini perintah dari pimpinan dan harus saya jalani”, ucap Heri Anshori sambil memperlihatkan SK Walikota sebagai PLT Lurah Bantarsari.

Begitu pula terkait Koperasi NOTARI yang dituding tidak transparan katanya yang diutamakan orang orang dekat kepada pengurus, itu sama sekali tidak benar. “Pemberian pinjaman itu berlaku kepada seluruh warga yang telah masuk menjadi anggota Koperasi, dan tentunya harus memiliki tabungan di Koperasi ini”, jelas Heri, yang diamini Ketua Koperasi NOTARI. Menurutnya, tidak mungkin koperasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota, dan pengajuannya pun harus ada rekomendasi baik dari RT/RW, karena pejabat lingkungan ini bisa memahami karakter warganya, ujarnya. Dana Koperasi ini bersumber dari pemerintah, jadi peruntukannya sudah jelas digulirkan untuk anggota Koperasi, ini pun dalam pencairan perlu penyeleksian dan daftar tunggu.

Perlu diketahui, masih kata dia, Koperasi NOTARI bekerja secara profesional dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Setiap RAT, kita selalu gebyar bersama masyarakat. Apalagi Koperasi ini berbadan hukum dan selain masuk sebagai Koperasi Terbaik se Kecamatan Bungursari, juga masuk kategori 10 Koperasi Terbaik se Kota Tasikmalaya, tandasnya.

Bahkan saat Pemerintah mewajibkan setiap Kelurahan harus memiliki koperasi berbadan hukum pada tahun 2014, Koperasi ini malah sudah terbentuk dan sudah berjalan, tambah Deden mantan Ketua LPM Bantarsari.

Sementara itu, permasalahan lahan tidur yang mana merupakan tanah wakaf di komplek Pemakaman Umum Leuwimalang, dan ditanam pohon jati, menurut keterangan sang kuncen makam Yoyo, sejak awal penanaman hal ini sudah dimusyawarahkan dengan warga sekitar. Bahkan PLT Lurah Bantarsari menambahkan, bahwa tanaman pohon Jati itu bukan wilayah teritorial Bantarsari dan Sukamulya, tapi masuk wilayah Kelurahan Sukajaya.

Menurut kuncen Yoyo yang juga dipercaya warga mengelola pohon jati itu, pohon pohon ini sebetulnya bukan ditanam di tanah makam, tapi dilahan tanah seluas 10 ribu meter  di lahan tidur atau tidak terpakai.  “Hasilnya nya nanti tidak untuk individu atau kelompok, tapi dimusyawarahkan dgn masyarakat dan warga warga yang sejak lama mengelola lahan ini” pungkas Yoyo.

Jurnalis : Tono Efendi

BAGIKAN