Akan Ada Debat Hukum Antara JPU dan Tim Penasehat Hukum, Terkait Penahanan Kadispora Garut

120
Ket Foto : Ilustrasi timbangan pengadilan. (net)

Koran-Fakta.Com (KF).- Dikabarkan dibeberapa media, terkait penahanan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut berinisial (K) serta Kabid yang baru saja masuk dalam masa pensiun berinisial (Y) oleh Kejaksaan Negeri Garut, atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Gedung Olahraga yang terletak di Jl Suherman, Ciateul, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawabarat.

Sebelum menjalani persidangan. saat ini Kedua terduga tersebut, kini menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri Garut selama 20 hari di Rutan Garut.

Menanggapi hal itu, Bupati Garut selaku pucuk pimpinan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menyampaikan, Selaku warga negara yang baik sudah barang tentu harus menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum ( APH ) hari ini. dan Pemkab Garut tentunya sambug ia, akan mempersiapkan penasehat hukum profesional guna mengikuti proses hukumnya.

“ Karena pak Kuswendi adalah PNS pemda Garut, maka kita siapkan penasihat hukum yang profesional guna mengikuti proses hukum yang akan berjalan nanti,” ujar Bupati Rudy Gunawan, saat dihubungi melalui pesan selulernya. Kamis ( 09 Juli 2020).

Lanjut disampaikan Bupati Garut, akan ada debat hukum di pengadilan antara Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) dan tim penasehat di persidangan. Pasalnya permasalahan yang terjadi dalam proses hukum ini menyangkut proyek tahap I tahun 2016 yang merupakan Bantuan Keuangan ( Bankeu ) dari provinsi Jawa Barat yang saat ini telah digunakan.

“ Dimana ada kerugian negara berdasarkan perhitungan BPK sebesar kurang lebih Rp 750 juta akibat kekurangan volume dan kelebihan pembayaran, dan kerugian negara itu telah dikembalikan seluruhnya oleh pemborong sebelum 60 hari pada bulan Juli 2017,” Katanya.

Lebih jauh disampaikan, H.Rudy Gunawan ada catatan BPK dimana Pemkab Garut harus menagih uang Jaminan Pelaksanaan ( Jamlak ) yang ternyata palsu dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Pemborong.

“ Ini yang dianggap APH sebagai penyidik merupakan kerugian negara, dan ini akan menjadi debat antara jaksa dan penasihat hukum di pengadilan, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kerugian negara itu harus rill atau nyata, serta permasalahan Jamlak ini lahir karena adanya perjanjian dalam kontrak sehingga masuk ranah perdata,” ungkapnya. (*)

Editor : Indra R

BAGIKAN