Aksi Jihad Guru Honorer Memperoleh Banyak Dukungan Dari Berbagi Kalangan.

119
Ket foto: Aksi ribuan guru saat berada dihalaman gedung DPRD Garut. (Foto oleh : Indra R)

GARUT, (KF).- Aksi guru honorer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tema Jihad Guru Honorer dan PNS di Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan. Selasa (18/9/18) memperoleh banyak dukungan dari berbagai kalangan termasuk para pensiunan pengawas, kepala sekolah dan guru. Namun, di antara mereka terdapat pro kontra jika aksi tersebut dilakukan hingga mogok mengajar.

“Kami dari kalangan pensiunan sangat mendukung aksi jihad guru ini apalagi aksi ini memperjuangkan nasib guru honorer. Namun kami tidak setuju kalau aksi ini sampai mogok mengajar apalagi dilakukan oleh guru PNS. Solidaritas boleh boleh saja, tapi kan arti solidaritas itu banyak caranya. Bagusnya sebagian guru melakukan aksi dan sebagian lagi tetap mengajar di sekolah,” kata salah seorang pensiunan Pengawas dan kepala sekolah yang tinggal di Kecamatan Karangpawitan, Senin (15/9/18) kemarin.

Sebagaimana diketahui, rencana aksi “Jihad Guru” yang akan direncanakan sekitar ribuan guru PNS dan Honorer ini tergabung di PGRI dan FAGAR, yang menuntut pencopotan Plt. Kadisdik Garut, Jajat Darajat dan pemberian SK Penugasan dari Bupati untuk honorer.

Namun terkait hal itu, Bupati Garut Rudy Gunawan, mengungkapkan, pihaknya tetap tidak dapat memenuhi tuntutan mereka. Menurut Bupati, tidak dikeluarkannya SK Penugasan untuk guru honorer di Kabupaten Garut karena berpotensi melanggar aturan PP 48 tahun 2005.

“Jadi saya tetap tidak bisa
memberikan SK Penugasan bagi mereka yang tercatat sebagai pegawai honorer,” kata Bupati Senin (17/9/18) Dilapangan Apel Setda.

Lebih lanjut Ia menuturkan, Pemerintah sudah memberikan formasi CPNS untuk honorer K2 dan umum. Saat ini, jumlah honorer K2 dibawah 35 tahun berjumlah 300 orang, sementara kuota CPNS berjumlah 270 orang.

“Sehingga 80 persen honorer K2 dibawah 35 tahun bisa terjaring. Kalau yang diatas 35 tahun ingin terakomodir CPNS Ya ke Jokowi saja, karena itu berdasarkan Undang-undang kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Adapun langkah yang bisa dilakukan saat ini untuk solusi honorer K2 diatas 35 tahun yakni menunggu aturan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terkait rencana keikut sertaan sejumlah guru dari kalangan PNS dan honorer yang berpotensi melakukan mogok ngajar. Bupati mengingatkan, pihaknya
siap menerapkan sanksi tegas berdasarkan ketentuan Undang-undang, termasuk aturan kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk diantaranya bagi guru Honorer K2 diatas 35 tahun tidak akan mendapatkan verifikasi, kaitan dengan kelakuan baik terkait penanggalan aktivitas mengajar di sekolah saat jam kerja.

Sementara menanggapi tuntutan terkait pernyataan Plt. Kadisdik Garut, Djajat Darajat yang diduga telah menganggap guru honorer adalah ‘Ilegal’, Bupati
berdalih itu hanya sebagai salah persepsi saja. “Dan pak Djajat sudah meminta maaf,” ucapnya.

Rudy Gunawan bahkan menilai, aksi ini ditunggangi kepentingan politik menjelang Pileg.

Berdasarkan pantauan koran fakta.com dilapangan hari ini, Ribuan Guru Honorer kepung kantor DPRD kabupaten Garut sembari menyerukan tuntutan-tuntuntan mereka.

Laporan : Beni

Editor : Indra R

BAGIKAN