Alasan Belum Bayar Gedung Sekolah,  Sejumlah Murid SMA Negeri di Kota Tasik Terancam Tak Bisa Ikut Ujian ?

152

Koran-Fakta.com, (KF)-Akibat Belum Membayar Iuran Pungutan Gedung Sekolah, sejumlah Murid di salah satu SMA Negeri Favorite di Kota Tasikmalaya terancam tak bisa mengikuti Ujian akibat diduga Kartu Peserta Ujian ditahan oleh pihak sekolah.

Salah satu orang tua Murid Sekolah tadi yang duduk di kelas X, Ir. Nanang Nurjamil, MM mengaku terkejut akibat kartu ujian anaknya ditahan oleh pihak sekolah, anaknya khawatir tidak bisa mengikuti ujian akibat belum membayar uang pungutan Gedung Sekolah.

“Ya benar tadi saya mendapatkan informasi dari anak saya sendiri katanya dia belum mendapatkan kartu ujian karena belum membayar uang pembangunan, makanya Insya Allah hari senin ini saya akan menemui kepala sekolahnya untuk meminta klarifikasi, Jika faktanya benar demikian, maka tentu saya akan proses hukum kepala sekolahnya atau siapa yg membuat aturan seperti itu, ” ungkap Nanang Nurjamil yang juga salah satu Tokoh Masyarakat Tasikmalaya itu kepada koran-fakta.com,Jumat (29/11/2019) sore tadi melalui pesan Whats App pribadinya.

Menurut Nanang yang juga aktivis senior Tasikmalaya itu menjelaskan, pungutan untuk alasan pembangunan gedung itu sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi, baik yg dipungut oleh komite sekolah maupun oleh sekolah itu sendiri, jelasnya.

Berdasarkan aturan pemerintah, masih kata dia, sebetulnya ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) yang menegaskan bahwa Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Dan Komite sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana dari bantuan dan/atau sumbangan, begitupun dalam Permendikbud nomor 51Tahun 2018 yang kemudian diubah menjadi Permendikbud nomor 20 Tahun 2019 terkait dengan PPDB 2019, katanya.

“Tetapi nampaknya fakta sampai hari ini masih banyak sekolah-sekolah yang masih tetap saja melakukan pungutan. Padahal sebenarnya sudah dilarang, apalagi untuk sekolah negeri. Uang pembangunan sekolah negeri itu sudah menjadi kewenangan negara/pemerintah sebagaimana amanat yg diatur dalam PERPRES nomor 48 tahun 2008, tanggungjawab pembangunan sekolah itu bukan tanggung jawab orang tua, Itu tanggung jawab penyelenggara, “tegasnya.

Insya Allah hari senin lusa saya akan pertanyakan hal ini kepada kepala sekolah anak saya, mungkin juga saya akan meminta tanggapan dari para wakil rakyat di DPRD, supaya permasalahan ini jangan terus berulang-ulang terjadi seperti ini. Kasihan anak anak sekolah kalau sampai tidak bisa ikut ujian hanya karena persoalan pungutan yg tidak jelas regulasinya, juga kasihan kepada para orangtua murid yg belum punya uang atau memang secara ekonomi kurang mampu”, pungkas Nanang dengan nada serius.

“Pokoknya saya ingin masalah ini jelas dan tuntas untuk semua sekolah tidak hanya disekolah anak saya saja, tetmasuk disekolah-sekolah lain yg masih melakukan pungutan-pungutan tidak jelas dasar hukumnya, “pungka Nanang.

Bahkan salah satu orang tua murid yang juga bersekolah di SMA Negeri Favorit di Kota Tasikmalaya, mengeluhkan tentang kartu ujian yang harus ditebus.

” Ya masa sekarang ngambil kartu ujian saja harus bayar, belum lagi sekarang perbulan harus bayar Rp. 70 ribu. Bukankah program pemerintah sekolah itu tidak dibebani biaya atau pungutan pungutan lainnya, mana bukti program pemerintah sekolah itu gratis..?, ” keluh salah seorang murid SMA Negeri di Kota Tasik kedapa wartawan yang minta jati dirinya dirahasiakan. (Ade Ridwan/tnf).

Editor: J Wan

BAGIKAN