Alit: Penerapan Sangsi Harus Tepat dan Tegas

145
Anggota DPRD Garut dari Fraksi PKB. H Alit Suherman (ketua Komisi A)

KF, – Seperti yang dilansir beberapa media Bupati Garut, Rudy Gunawan berjanji akan memutus kontrak kerja dengan sejumlah perusahaan yang dianggap tidak memenuhi kontrak kerja yang telah disepakati. Dan pihaknya juga akan bertindak tegas terhadap hasil pekerjaan para pemborong yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Bupati menyebutkan, ada beberapa perusahaan atau pemborong yang akan diputus kontrak kerjanya dan akan di black list. Jika sampai kesepakatan kontrak kerja mereka belum juga menyelesaikan pekerjaanya sampai 75 persen sampai Desember bulan depan.

Saat ditemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Garut, dari Fraksi PKB, Alit Suherman mengatakan, sangat setuju dengan rencana Bupati Garut, Rudy Gunawan yang akan menghentikan atau memutus proyek pembangunan yang tidak menyepakati MoU.
“Saya setuju-setuju saja dengan rencana Pak Bupati itu. Itu bagus, tindakan yang positif, agar pemborong atau rekanan sungguh-sungguh dalam pengerjaan proyek,” kata Alit , Senin (7/11/2016).

Lebih lanjut Alit mengingatkan, agar dalam penerapan sangsi itu harus tepat dan tegas.
“Artinya tepat harus dilakukan pada rekanan yang betul-betul melanggar kesepakatan. Tegas itu harus benar-benar tegas, jangan asal gertak saja,” ucapnya.
Sambung Alit mengungkapkan, bahwa untuk proyek pembangunan jalan di wilayah selatan Garut, dipastikan akan selesai tepat waktunya.
Alit juga meminta kepada Bupati atau pihak pemerintah jangan asal menilai atau melihat pada kesepakatan waktu atau jatuh tempo penyelesaian batas waktu pembangunan saja (MoU). Tetapi harus pula dilihat dari kwalitas proyek itu sendiri apakah sudah sesuai dengan bestek atau tidak,
“Untuk apa kalau hanya melihat dari sisi waktu saja, tapi jangan sampai kwalitas proyek diabaikan,” pungkasnya (JG)***

BAGIKAN