Aturan Baru Paspor Umrah dan Haji Khusus

206

GARUT, (KF).- Berdasarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor B-7001/DJ.II/HK.00.5/03/2017. Kementerian Agama (Kemenag) RI mengeluarkan aturan baru terkait tentang “penambahan syarat rekomendasi kepala kantor kementerian agama Kabupaten/ kota bagi pemohon paspor ibadah umrah dan haji khusus”.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kab Garut Drs H Usep Saepudin Muhtar, M.PD mengatakan,” surat edaran ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan paspor Umroh, maka Kemenag RI memberlakukan sejumlah aturan baru. Diantaranya harus ada surat rekomendasi dari Kemenag di masing-masing wilayahnya untuk pengurusan paspor bagi jemaah calon umroh dan haji khusus, “ungkapnya pada awak media diruang kerjanya.

Kepala Kemenag kab Garut, Drs H Usep Saepudin Muhtar, M.PD.
H Usep pun menjelaskan, rekomendasi dikeluarkan dan ditandatangani oleh penjabat berwenang pada Kemenag kab/kota setempat. Dan hanya diberikan pada calon jemaah umroh dan haji khusus yang akan berangkat melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh(PPIU) dan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang memiliki ijin oprasional resmi dari kementerian agama, surat rekomendasi Kemenag ini menjadi dasar bagi pihak Kantor Imigrasi untuk mengeluarkan paspor,”jelasnya

Lebih jauh H Usep menambahkan, pertama ini untuk kenyamanan dan keamanan para jemaah haji disana, serta ketertiban dalam adminiatrasi. Untuk ongkos haji tahun sekarang sebesar Rp.34,890.312,- , ” kloter pun ada perubahan tadinya satu kloter terdiri dari 450 jemaah, sekarang menjadi 410 per kloter. Pada tahun 2016 kemarin JawaBarat pemberangkatan haji, sebanyak 86 kloter, pada tahun sekarang bisa nyampe 97 kloter, otomatis untuk Kab Garut pun yang tadinya 3 kloter menjadi 4 kloter,” pungkasnya.(J Wan)

BAGIKAN