Banyaknya Baliho / Spanduk, Melanggar Perda

41

GARUT,(KF).-Menjelang Pilkada serentak 2018, di Kabupaten Garut, baliho, dan spanduk bergambarkan bakal calon (balon) Bupati/Wabup Garut bertebaran di sejumlah lokasi dan terkesan tak mengindahkan ketentuan, bahkan lebih merupakan penodaan terhadap estetika kota, dan merusak lingkungan. Baliho dan spanduk tersebut dipasang dengan dipaku di pohon-pohon perindang jalan. Terutama di lokasi-lokasi strategis sepanjang jalur hijau, termasuk di seputar lingkungan perkantoran Pemkab Garut. Anehnya, Pemkab Garut sendiri terkesan menutup mata atas fenomena tersebut. Bahkan aktivis lingkungan hidup pun tak pernah terdengar bereaksi atas perusakan terang-terangan terhadap pohon-pohon hijau yang merupakan paru-paru kota itu.

Sehingga tak heran jika pemakuan spanduk dan baliho pada batang pohon itu kian tak terkendali. Bukan hanya baliho/spanduk balon Bupati Garut, namun juga balon Gubernur Jabar, dan bendera partai politik. Ironisnya, baliho/spanduk dipakukan pada pohon-pohon perindang.

Salah satunya seperti baliho/spanduk yang dijadikan sebagai pagar pembatas lokasi proyek pembangunan Sarana Olahraga (SOR) di Lapang Ciateul Tarogong Kidul. Sejumlah kalangan menilai pemasangan baliho/spanduk para cabalon kepala daerah pada pohon-pohon peneduh jalan itu sangat ironis dan memprihatinkan. Sebab hal itu mengindikasikan tidak adanya kepedulian mereka sebagai calon pemimpin terhadap kelestarian lingkungan, keasrian, dan keindahan kota. Bahkan kepatuhan terhadap peraturan.

Pemerhati lingkungan asal selatan Garut, Suryaman Anang Suatma mengatakan, berdasarkan Perda Garut Nomor 12 tahun 2015 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan, setiap orang dilarang merusak, mengotori, mencoret-coret menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada jalan, jalur hijau dan/atau trotoar beserta sarana dan prasrana penunjangnya, serta merusak pohon/tanaman atau rumput yang berada di jalur hijau (pasal 8).

“Kan sudah jelas dalam Perda itu bagi yang melanggar maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta (pasal 23). Garut ini kan identik dengan daerah rawan bencana alam. Bencana alam terjadi selama ini ternyata tak lepas dari akibat rusaknya lingkungan. Lalu bagaimana bisa, seseorang diharapkan jadi pemimpin yang peduli bencana, peduli lingkungan, kalau belum-belum sudah merusak lingkungan ? Bagaimana bisa berharap jadi pemimpin taat aturan, kalau belum-belum berangkatnya dari pelanggaran terhadap aturan,” kata mantan anggota DPRD Garut itu di BJB Garut, Selasa (7/11/2017). (TIM)***

BAGIKAN