Bawaslu Harus Melakukan Investigasi Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019 ini.

90
Ilustrasi net

GARUT, (KF).- Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi bagi seluruh rakyat indonesia, dimana mereka memilih dari mulai calon Presiden dan Wakil presiden, calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Diharapkan pada pemilu kali ini dapat menghasilkan pemimpin dan juga para wakil rakyat yang memang betul-betul dibutuhkan rakyat saat ini. Sebab pemilu kali ini telah memakan anggaran sebesar Rp 25,59 triliun atau naik 61% dibanding dengan pemilu 2014 kemarin yang menghabiskan total anggaran Rp 15,62 triliun,” ujar ketua HMI Kab.Garut Wildan melalui pesan WhatsApp nya.
Senin (22/04) Petang.

Disisi lain dugaan pelanggaran pada pemilu kali ini juga marak terjadi di seluruh kawasan indonesia, tidak terkecuali di kab. Garut yang notabene kota santri kasus seperti itu masih marak terjadi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kebanyakan money politik (politik uang) dengan memberikan uang kisaran dari Rp 25 – 50 Ribu kepada pemilih sebelum mereka hendak menuju ke lokasi TPS.
Padahal dengan tegas termasuk dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat 1 yang berbunyi Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu masuk dalam pelanggaran money politic. Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan bersih.

Lanjut Wildan, berdasarkan pengamatan teman-teman pemantau yang berada di beberapa wilayah yang tersebar di kabupaten Garut masih menemukan calon anggota dewan membagi-bagikan uang kepada pemilih agar mencoblos dirinya.

Karena jujur masyarakat hari ini semua fokus terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden, padahal pemilihan anggota dewan juga sangat penting sebagai wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasinya.

“Oleh karena itu kami berharap kepada bawaslu agar melakukan investigasi terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi pada pemilu kali ini,” ungkapnya. (***)

Editor : Indra Ramdani

BAGIKAN