BPR Garut Sekarang Menjadi Perumda BPR Garut

320

Koran-Fakta.com, (KF).- Mengacu pada peraturan perundang – undangan Permendagri No 54 tahun 2017 yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Setelah Perda No 7 tahun 2018 disahkan dan disepakati oleh Pemkab Garut dan DPRD Garut bahwa BPR Garut ini 100% sahamnya milik Pemkab Garut, sehingga berubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).Hal tersebut dikatakan Bupati Garut H Rudy Gunawan diawal sambutannya di peresmian BPR Garut menjadi Perumda Bertempat di Kantor Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) Garut Jalan Ahmad Yani kecamatan Garut Kota kabupaten Garut, Senin (03/02/2020)

“Ini adalah bank (BPR-red)yang saat itu berdiri ditempat yang bau dengan limbah kulit, lima tahun yang lalu ketika saya pertama menjabat sebagai Bupati, kami melihat BPR ini berpotensi maju, tapi berada di lokasi Sukaregang, dan saya mendorong supaya berada di tempat strategis yakni di jalan Ahmad Yani disini,” ucap Rudy

Saat ini kata Bupati, kantor Perumda BPR Garut masih menyewa, tapi tidak lama lagi tempat ini akan dibeli oleh Pemkab Garut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan ini akan menjadi kebanggaan bagi Pemkab Garut.

“Saya berharap ini adalah bank kita semua, saya mohon beberapa program Pemerintah Provinsi berupa membasmi bank emok, membasmi mereka yang mengatasnamakan koperasi tetapi mereka adakah para rentenir, ini menjadi visi daripada Perumda BPR Garut,” ungkapnya

Rudy menilai, visi Perumda BPR Garut ini sangat baik “diantara kita saling percaya”, ini sangat sulit, karena saling mempercayai satu sama lain apalagi kondisi teknologi sekarang ini, Hoax bisa mempengaruhi hubungan suami istri, keluarga, atasan bawahan dan Hoax juga bisa mempengaruhi antara Bank dengan nasabah, antara kreditur dengan debitur, dan ini menjadi bagian yang harus diantisipasi.

“Misalnya ada Hoax di BPR tidak ada duit, diambilah uang secara bersama-sama oleh para nasabah dan bank menjadi kolep. Makanya performance bank ini harus dijaga,” tandasnya

Ia juga berpesan agar tidak terulang seperti diakhir tahun kemarin, mengeluarkan uang sebesar Rp4,5 miliar, untuk mengganti kasus di Bungbulang sesuai putusan pengadilan dan ini jangan sampai terjadi lagi, karena sekarang ini Mahkamah Agung menyatakan, pemegang saham bertanggung jawab atas kelalaian yang mungkin dilakukan oleh organnya,” harapnya (J Wan/**)

BAGIKAN