Bukan Hanya Kekererasan Fisik, Penelantaran Ekonomipun masuk Dalam Ranah KDRT.

245
Rendi Mizhar S.ST, MPS.Sp Kepala Seksi Perlindungan Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan Manusia. (KTKTM) pada Dinas Sosial Kabupaten Garut

GARUT, (KF).- Dinas Sosial Kabupaten Garut terus melakukan upaya penanganan dan pencegahan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pencegahan tindak perdagangan orang (Human Trafficking) di wilayah kabupaten Garut Jawabarat.

Kejahatan perdagangan orang (human trafficking) adalah kejahatan kemanusiaan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku).

“Pencegahan terus kami lakukan melalui TKSK kami, dan upaya sosialisasi pun terus kami lakukan dibeberapa daerah melalui TKSN ataupun karang taruna, bahkan seluruh pendamping PKH pun kami libatkan untuk penyampaian informasi baik itu KDRT atau trafficking dibeberapa daerah,” Ujar Rendi Mizhar S.ST, MPS.Sp Kepala Seksi Perlindungan Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan Manusia. (KTKTM) pada Dinas Sosial Kabupaten Garut, Senin (27/8/2018) siang.

Disampaikan Rendi, Kalau pada saat tanggap darurat kejadian KDRT nya itu biasanya yang bergerak itu P2TP2, kalau untuk masalah medis itu diserahkan kepada Dinas kesehatan, namun apabila ada masalah hukum itu tentunya ke pihak Polri, akan tetapi dari dinas sosial sendiri memberikan pendampingan proses peradilannya.

Lanjut disampaikan lebih jauh lagi, dalam kurun waktu satu tahun Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut menerima laporan terkait trafficking dan KDRT ada beberapa orang.

“Kemarin kita terima laporan yang dibali terkait trafficking itu ada 5 orang, namun yang 2 orang bukan warga garut, cuman mereka bersama-sama di Bali itu menjadi korban. Jadi yang warga kabupaten garutnya itu cuman 3 orang, namun untuk kasus KDRT sebetulnya banyak kalau penelantaran KDRT kan bukan hanya kekerasan fisik saja akan tetapi penelantaran ekonomi pun masuk dalam ranah KDRT secara Undang-undang,” katanya. (Indra Ramdani)

BAGIKAN