Bupati dan Plt Kadisdik Garut Minta Maaf Atas Kejadian Vulgar.

396
Ket foto: Bupati Garut H.Rudy Gunawan (foto istimewa oleh Tim)

GARUT, (KF).- Terkait adanya desakan dari guru honorer kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Djajat Darajat untuk meminta maaf atas Statment yang mengatakan guru honorer itu (Ilegal) karena itu tidak sah mengisi raport sekolah dalam rapat audensi yang dilaksanakan pada hari Rabu (12/9/2018) di gedung DPRD Garut, sehingga dianggap melecehkan profesi guru honorer, direspon langsung oleh Bupati Garut H Rudy Gunawan.

Kepada wartawan Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, dirinya telah menerima laporan dari Plt Disdik Garut.

” Saya sudah menerima laporan dari PLT Kadisdik, dalam hal ini beliau tidak ada niatan sedikit pun untuk melecehkan guru honorer yang merupakan pekerjaan mulia dimata Saya, tetapi apabila rekan – rekan guru memiliki pemikiran lain atas penyampaian PLT Kadisdik Saya meminta maaf atas kejadian ini,” ujar Bupati Garut H Rudy Gunawan, Kamis (13/9/2018) petang

Lanjut di katakan Bupati Garut, kedudukan guru honorer saat ini semakin terjepit, pertama dengan adanya PP No.48 Tahun 2015 dan UU ASN, dimana pemerintah daerah dilarang mengangkat atau menugaskan tenaga honorer .

“Kemudian pada Tahun 2017 Kementerian Pendidikan mengeluarkan Permendikbud No 8 Tahun 2017 yang kemudian dirubah menjadi Permendikbud No 1 Tahun 2018, diantaranya mengatur tentang kewajiban guru honorer mendapatkan Surat Penugasan dari Kepala Daerah supaya mendapatkan Honor dari dana BOS,” katanya.

Lanjut Bupati Garut, dari Permendikbud tersebut guru honorer yg sah adalah guru honorer yang mendapat surat penugasan dari kepala daerah bukan penugasan dari kepala sekolah meski penugasan tersebut di berikan sebelum tahun 2005.

” Itulah pemikiran dari PLT Kadisdik terkait dengan pernyataannya, Saya mohon maaf karena pernyataannya vulgar dalam menyikapi Permendikbud karena belum ada penyesuaian status P3K Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi honorer, maka untuk Guru bisa tetap mengajar dan saya akan berkonsultasi dengan Kemendikbud,” jelas Rudy

Lebih jauh lagi disampaikan Bupati Garut, saat ini mulai ada titik terang, dimana sekarang ada 400 lebih lowongan CPNS baik dari jalur Katagori maupun dari Umum.

” Kepada Katagori II dibawah 35 Tahun bisa mengikuti seleksi, sementara yang lainnya akan di verifikasi persiapan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja ( P3K ) yang insyaalloh mulai Oktober sudah mulai berjalan,”terangnya

Hal ini disampaikan pula oleh PLT Kadisdik Garut Djajat Darajat yang mengatakan, bahwa apa yang disampaikan saat rapat audensi di DPRD Garut tidak ada sedikitpun niatan untuk merendahkan apalagi melecehkan profesi guru honorer.

Pernyataan itu dalam menyikapi Permendikbud karena belum ada penyesuaian status P3K Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi honorer, maka untuk Guru bisa tetap mengajar, meski SK penugasan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, Bupati maupun Gubernur, hal ini tidak berpengaruh kepada pembayaran honor dari dana BOS yang selama ini sudah berjalan.

” Sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk melecehkan rekan-rekan guru honorer, tetapi bila hal itu dianggap lain oleh para guru Saya atas nama pribadi dan kelembagaan Dinas pendidikan Garut memohon maaf atas kejadian ini” ungkapnya.

Laporan : Tim

Editor : Indra R

BAGIKAN