Bupati Garut: Jumlah Guru dan Kelas Dinilai Kurang Berimbang

110

Foto:dra R  Bupati Garut H.Rudy Gunawan SH.MH saat ditemui usai melantik ratusan kepala sekolah di Gedung Pendopo Garut
Foto:dra R
Bupati Garut H.Rudy Gunawan SH.MH saat ditemui usai melantik ratusan kepala sekolah di Gedung Pendopo Garut
KF.- Jumlah Guru dikabupten
Garut saat ini sudah tidak Berimbang dengan Jumlah Kelas, bahkan dengan jumlah muridnya, Kata Bupati Garut H.Rudy Gunawan, dalam sambutannya saat pelantikan Ratusan kepala Sekolah SDN dan SMP Se-kabupaten Garut, Jumat (21/10/2016) Siang.

Mengingat saat ini akan segera turun peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan mereka-mereka yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil(PNS) atau tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). dan sekarang melaksanakan tugas dan Pungsinya sebagai guru bahkan mereka itu kebanyakan diwilayah Utara, Selatan bahkan di Garut kotapun masih banyak. Dengan peraturan tersebut maka  mereka statusnya harus di perjelas apakah mereka jadi ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja.

“Pendidikan di kabupaten Garut ini akan lumpuh bila mana kita tidak ditopang oleh mereka yang Non ASN, kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka itu Guru sukwan, tetapi mereka melaksanakan Pungsinya sebagai Guru karna secara faktual dia mengisi dokumen negara berupa raport dan ijasah.” Katanya

Lanjut Bupati Rudy, Raport dan ijasah itu dokumen negara yang diberikan kepada Anak-anak didik dan itu diisi oleh guru yang tidak ada status apapun, bukan aparatur sipil negara atau Pegawai Negeri Sipil, “hal itupun sampai saat ini masih saya pertanyakan. Apakah Sah raport yang diisi dan ditandatangani oleh Non PNS atau Non ASN.” Ujarnya

Sementara ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan H Mahmud menanggapi, berkaitan dengan Guru PNS dan Non PNS yang berkaitan dengan ruang kelas saya kira sudah cukup, ” Saya kira sudah cukup bahkan sudah Overload kalau guru PNS dengan Non PNS disatukan bahkan bisa dikatakan tidak berimbang,” Paparnya.

Lanjut ia mengungkapkan, berkaitan dengan Raport yang diisi oleh Non PNS atau itu sah saja, ” itu sah saja karna guru itu kan punya SK, meskipun SK itu dari Kepala sekolah, namun kalau masalah ijasah memang harus oleh yang punya kewenangan, contoh misalkan sekolah swasta yang menandatangani ijasahnya itu kalau Non PNS maka harus ijin memimpin dari Kepala Dinas Pendidikan dan kalau tidak punya ijin memimpin maka tidak Sah,” Ungkapnya.(Indra R)

BAGIKAN