Bupati Garut “Kami Belum Mampu Menaikan Honor Untuk Tenaga Honorer

467

Bupati Garut H Rudy Gunawan SH.MH
Bupati Garut H Rudy Gunawan SH.MH
KF.-Bupati Garut, H Rudy Gunawan SH.MH mengaku bingung dengan adanya keluhan dari guru honorer yang menginginkan besaran honor dinaikan. Pasalnya, kata Bupati, selain anggaran keuangan daerah terbatas juga pihak BPK melarang menambah anggaran untuk honor guru atau tenaga honorer. “Sampai saat ini kita belum mampu menaikan honor untuk tenaga honorer. Anggaran keuangan kita kan masih terbatas. Meskipun UMK Garut naik, tapi untuk honor itu masih tetap sebesar itu (Rp 100.000.-) per bulan,” kata bupati usai menghadiri pembukaan Musaywarah Cabang VIII PPP Garut-Tasikmalaya di gedung Mutiara, Selasa (8/11/2016). Sementara itu, Meskipun honor dari Pemerintah untuk tenaga guru honorer hanya Rp 100.000 .- per bulan. Akan tetapi penghasilan guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta dipastikan akan lebih dari jumlah itu. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Garut melalui Sekretaris Disdik H. Dede Sutisna mengatakan hal tersebut di ruang kerjanya, Rabu (9/11/2016). Dede menuturkan, guru yang mengajar di sekolah swasta tentunya akan mendapatkan tunjangan sertifikasi, terkecuali bagi guru yang masih baru. Sedangkan bagi guru yang mengajar disekolah negeri kendati tidak menerima tunjangan sertifikat. “Tetapi guru yang bersangkutan akan mendapatkan honor dari pihak sekolah. Jadi kalau berdasarkan aturan 15 persen dari BOS itu bisa digunakan untuk memberikan honor untuk tenaga guru honorer,” katanya.

Lanjut Dede, memang benar sampai sekarang ini Pemerintah belum mampu menambah honor khususnya untuk tenaga guru honorer, karena keterbatasan anggaran.”Tetapi saya bersyukur tenaga honorer tersebut sampai sekarang masih tetap eksis dan masih tinggi tingkat kepeduliaanya terhadap dunia pendidikan. Jadi begini, guru honorer di swasta dapat tunjangan sertifikasi tetapi mereka tidak masuk dalam data base calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sedangkan guru di sekolah negeri tidak menerima tunjangan sertifikat tetapi masuk pada data base CPNS,” tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, sangat menyesalkan, bahwa pada tahun 2017 mendatang Pemkab Garut tidak merencanakan untuk menaikan honor. Padahal, Upah Minimun Kabupaten (UMK) Garut, pada tahun mendatang sudah ditetapkan akan mengalami kenaikan. Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kab.Garut Cecep Kurniadi mengaku sudah beberapa kali mengajukan kenaikan honor tersebut ke pihak Pemerintah. Namun sampai saat ini belum juga direalisasikan. (Dra R)***

BAGIKAN