Carut Marut PPDB SMA 5 Kota Tasik Jalur Non NHUN, Mulai Terkuak ?

162

TASIKMALAYA (KF), – saling tuding antara pihak sekolah SMA 5 Kota Tasik dengan pihak Dinas Propinsi Jabar terkait kewenangan penerimaan siswa baru jalur NON NHUN (Nilai Hasil  Ujian Nasional) dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TA 2018/2019, akhirnya mulai terkuak. Saling lempar kewenangan dalam menerima siswa baru jalur WPS (Warga Penduduk Setempat) di SMA favorit di Kota Tasik itu, akhirnya terjawab sudah.

Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XII Propinsi Jawa Barat, Drs.Diding Gusutardy,M.Pd mengaku terkejut dengan ungkapan Wakasek SMA 5 Kota Tasikmalaya, H.Akasah dalam pernyataannya di salah satu media yang mengatakan, penerimaan peserta Didik baru, yang menentukan dan menerima adalah pihak Dinas Pendidikan Propinsi.

“Saya klarifikasi dan tegaskan, masalah peserta Didik yang diterima disekolah jalur Non NHUN, itu wewenang dari satuan dinas pendidikan masing masing, dalam hal ini kebijakan wewenangnya ada di pihak sekolah yang bersangkutan, pihak propinsi hanya menerima laporan dari masing masing satuan dinas dan sekolah,” ungkap Diding kepada Jurnalis koran-fakta.com, Selasa (17/7/2018) pagi tadi dikantornya Jl.Gudang Jero – Cipedes Kota Tasikmalaya.

Menurut Diding, pihak propinsi dalam PPDB di masing masing Sekolah, menerima laporan berapa siswa yang diterima melalui jalur NUHN dan Non NUHN. Jadi sama sekali pihak dinas propinsi tidak ikut “ulu biung” dalam menentukan peserta Didik baru diterima atau tidak disekolah yang bersangkutan, itu wewenang dari satuan pendidikan masing masing dalam hal ini sekolahnya.

“Tapi biar bagaimanapun kasus peserta Didik jalur WPS di SMA 5 Kota Tasik, ini akan menjadi sebuah masukan positif dari rekan rekan media, yang mana kedepannya perlu ada koreksi dan evaluasi,” katanya.

Jika peserta Didik jalur WPS ini ada dua yang melanggar aturan, tentunya bisa kita Carikan solusi terbaik, namun karena ditemukan ada lima peserta Didik yang melanggar aturan khusus PPDB, ini akan menjadi bahan pertimbangan serius,  dan tentunya akan di bahas di tataran dinas pendidikan propinsi Jabar, imbuhnya.

“Insya Alloh permasalahan ini secepatnya kita akan bahas dan bila perlu kita mintai klarifikasi dari pihak satuan pendidikan dalam hal ini panitia PPDB SMA 5 Kota Tasik,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh koran-fakta. com, dalam urutan  Daftar Yang diterima menjadi peserta Didik baru jalur Non NHUN di SMA Negeri 5 Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2018/2019, baru terindikasikan ada lima peserta Didik yang disinyalir melanggar persyaratan khusus tidak sesuai aturan WPS, dimana dalam aturan tersebut diseburkan, kartu keluarga yang menunjukan calon peserta Didik, seharusnya telah menetap pada tempat domisili sekarang kurangnya selama 6 (enam) bulan bagi calon peserta Didik, ternyata pada kenyataan ada yang baru satu hingga tiga bulan menetap sesuai tanggal KK, malah diterima di SMA 5 Tasikmalaya.

Ada pun ke lima siswa baru jalur WPS yang diduga melanggar aturan tersebut diantaranya berinisial, N, SAS, AJ, MASL dan YA.

Jurnalis : Tono Efendi

Editor . : Van’s

BAGIKAN