Dewan Pendidikan Garut Mendesak Bupati Untuk Mempertahankan Agar UPTD Tetap Jumlahnya 42

302

Ketua Dewan Pendidikan Kab. Garut, H.E.Sumarno  didampingi Sekretaris Drs.H Duden Surachman, M.Si
Ketua Dewan Pendidikan Kab. Garut, H.E.Sumarno didampingi Sekretaris Drs.H Duden Surachman, M.Si
KF.-Pendidikan dan tenaga pendidikan yang besar tentunya perlu dikelola dan dibina dengan baik agar menjadi sumber daya mendukung pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, yang selama ini pengendalian gugus mutunya sudah terkelola dengan baik dengan adanya UPT Pendidikan di 42 Kecamatan. Dikhawatirkan dengan tidak adanya UPT dimasing-masing kecamatan pengendalian mutu SDM dan tenaga kependidikan tidak dapat terkelola secara optimal, apalagi saat ini tuntutan terhadap mutu guru semakin meningkat untuk menampilkan performace kompetensi sesuai standar Nasional. Dengan demikian Dewan Pendidikan Kabupaten Garut mendesak Bupati untuk mempertahankan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan agar jumlahnya tetap sebanyak 42 UPTD sesuai dengan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Karena sekarang ini UPTD pendidikan diperluas peran dan fungsinya.

Sebelumnya hanya mengelola kebijakan berbagai input dan proses pendidikan pada sekolah dasar (SD) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) saja, tapi kini menjadi diperluas sampai pengelolaan berbagai kebijakan dan input sekolah menengah pertama (SMP). Demikian disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kab. Garut, H.E.Sumarno di Kantornya, Minggu (18/12).

Sumarno, yang didampingi sekretaris Dewan Pendidikan, Duden Surachman menjelaskan, dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang berkualitas di Kab. Garut masih dibutuhkan UPTD di setiap Kecamatan, mengingat Kabupaten Garut merupakan Kabupaten kedua terluas di Jawa Barat. “Makanya salah besar jika UPTD Pendidikan di Garut dikurangi. Justru sebaliknya harusnya jumlah UPTD itu ditambah seiring bertambahnya beban tanggungjawab UPTD itu sendiri,” kata E. Sumarno didampingi pengurus lainnya.
Bahkan, Dewan Pendidikan pun mempertanyakan kepada para wakil rakyat, alasan dikuranginya jumlah UPTD Pendidikan yang ada di Kab. Garut. “Ya jelas kami juga mempertanyakan kepada DPRD Garut. Kenapa jumlah UPTD malah harus dikurangi, dan itu berdasarkan alasan apa, berdasarkan kajian bagaimana sehingga UPTD ujug-ujug dikurangi menjadi 10 dari sebelumnya 42. Ini, ini DPRD juga mestinya tahu geografis Kab. Garut yang begitu luas. Mestinya para wakil rakyat itu mengkaji dulu, jangan ujug-ujug dikurangi,” kata Sumarno dengan nada tinggi.
Oleh karena itu, Dewan Pendidikan mendesak kepada Bupati agar segera mengajukan kembali atau konsultasi dengan pihak DPRD terkait upaya mempertahankan jumlah UPTD tersebut. Duden menambahkan, dengan UPTD yang ada sekarang ini kondisi pendidikan di Kab. Garut masih seperti ini, apalagi kalau UPTD malah dikurangi. “Jelas mutu pendidikan di Garut akan melorot jika UPTD Pendidikan dikurangi,” ucapnya. Duden menjelaskan, jumlah sekolah dasar (SD) di Garut sebanyak 1.583 sekolah, dan SMP 350 sekolah termasuk ratusan PAUD. Sekolah tersebut tersebar di pegunungan, perbukitan, pesisir di 42 kecamatan dengan jarak tempuh relatif jauh.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Pansus DPRD Garut yang membahas tentang SOTK termasuk UPTD Pendidikan, Alit Suherman, mengatakan terkait masalah jumlah UPTD Pendidikan masih dapat dirubah dan itu mudah dilakukan, asalkan Bupati Garut mengajukan permohonan ke pihak DPRD. Alit Suherman, yang juga Ketua Komisi A di DPRD Garut itu menilai ada kesalahan pada saat pembahasan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pada DPRD, sehingga ada kesalahan juga pada penetapan jumlah UPTD Pendidikan menjadi 10 dari sebelumnya 42 UPTD. Dia mengaku, pada saat Pansus membahas draf Raperda tidak pernah membahas bagan struktur organisasi (BSO). Dan tidak dibahas pula tentang beban kerja SKPD dan yang lainnya, mengingat waktu pembahasan yang mepet.(J G/dra R)

BAGIKAN