Dilaporkannya KSPPS BMT CSI Madani Nusantara ke Mabes Polri oleh OJK, Ketum LPKSM Al-Badar Perjuangan Mengemukakan Analisa Hukum

354

Ketua umum LPKSM AL-Badar Perjuangan,Vinartie Sapta Arini R, S.Sos.
Ketua umum LPKSM AL-Badar Perjuangan,Vinartie Sapta Arini R, S.Sos.
KF.-Terkait laporan KSPPS BMT CSI Madani Nusantara ke Mabes Polri oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, mengundang reaksi dari Ketua umum LPKSM AL-Badar Perjuangan,Vinartie Sapta Arini R, S.Sos.

Selaku ketua Arini jelas mengeluarkan beberapa analisa-analisa diantaranya Analisa hukumnya yang tengah tertulis sebagai berikut :

ANALISA PELAPORAN :

Bahwa maksud pelapor melaporkan KSPPS BMT Madani Nusantara dikarenakan pelapor menduga KSPPS BMT Madani Nusanta melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi dari masyarakat. Sedangkan menurut pandangan pelapor kegiatan tersebut seharusnya terlebih dahulu mengantongi izin usaha dari bank Indonesia.

Karenanya pelapor melaporkan terlapor dengan dugaan pelanggaran tindak pidana perbankan syariah yang dihubungkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Ayat (1) UU Nomor. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Jo pasal 3 dan pasal 5, UU Nomor.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

ANALISA PASAL YANG DITERAPKAN PASAL 59 UU NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan kegiatan bank syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) atau kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari bank indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda Rp 10 miliar paling banyak Rp 200 miliar.

Ayat (2) : Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum yang dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu.

PASAL 5, UU NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Ayat (1) : Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau UUS dari bank Indonesia.
Ayat (2) : Untuk memperoleh izin usaha bank syariah harus memenuhi persyaratan.

PASAL 22 UU NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin terlebih dahulu dari bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

JONCTO : PASAL 3 UU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hasil kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan. Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

PASAL 5 UU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ayat (1) : setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentrasnferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Bahwa menurut ketentuan pasal 59, UU Nomor. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berhak/dapat melakukan kegiatan menghimpun dana atau investasi dengan menggunakan prinsip syariah adalah orang atau badan hukum yang telah memiliki izin usaha dari bank Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 22.

BAHWA APABILA KITA URAIKAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL TERSEBUT DIATAS ADALAH :

1. Setiap orang atau badan hukum
2. Melakukan kegiatan bank syariah/menghimpun dana (simpanan/investasi)
3. Tanpa izin usaha dari bank indonesia
4. Sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan pasal 22
5. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun

Bahwa apabila penerapan pasal tersebut diatas kita gunakan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh kspps bmt madana syariah maka kita akan memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang atau badan hukum adalah terpenuhi ;
2. Unsur melakukan kegiatan bank syariah/menghimpun dana (simpanan/investasi) adalah terpenuhi;
3. Unsur tanpa izin usaha dari bank indonesia adalah terpenuhi ;
4. Unsur sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan pasal 22 adalah tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta bahwa KSPPS BMT Madani Nusantara adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari anggotanya berupa investasi dana dengan menggunakan prinsip syariah tanpa terlebih dahulu memiliki izin usaha dari bank Indonesia. Sehingga unsur-unsur delik dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena KSPPS BMT Madani Nusantara adalah bukan badan hukum bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Karena KSPPS BMT Madani Nusantara adalah suatu badan hukum koperasi syariah yang telah memperoleh pengesahan dari Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang ruang lingkup dan pengaturan kegiatan usahanya telah ditentukan dan diatur tersendiri oleh undang-undang tersendiri, yaitu UU Nomor. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Secara khusus juga diatur dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 91/kep/m.kukm/ix/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, sehingga unsur delik nomor 4 adalah tidak terpenuhi.

Bahwa, oleh karena terdapat salah satu unsur delik yang terdapat dalam pasal 59 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak terpenuhi sehingga menurut hemat kami KSPPS BMT Madani Nusantara tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut di atas.

Hormat kami,

Vinartie Sapta Arini R, S.Sos
Ketua Umum LPKSM
Al-Badar Perjuangan.

(dra R.)***

BAGIKAN