DPC PDI-P Garut, Ambil Langkah Komfirmasi Terkait Spanduk Bernada Provokatif.

148
Ket foto: Ketua dan Pengurus DPC PDIP Kabupaten Garut saat mendatangi KPU

Jurnalis : Ph

GARUT, (KF).- RH (52) , penduduk Kampung Tegal Saeutik, Desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut yang merupakan salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pamengpeuk, Kabupaten Garut, diindikasikan telah menyebarkan berita hoax alias berita bohong.

Ironisnya, berita hoax tersebut sangat fatal dan sangat merugikan bagi salah satu Partai Peserta Pemilu.

Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan di Kantor DPC PDI Perjuangan Jl. Merdeka no 157 Trogong Kidul ,Garut pada hari Rabu (20/12/2017) menyataka keprihatinannya akan hal tersebut.

“Kami prihatin Pak RH ini penyelenggara Pemilu, dan dari postingan di Facebook, dengan nama akun Hen Hadian Hadi, sama sekali tidak menunjukkan perilaku beliau sebagai penyelenggara Pemilu,” ujar Yudha

Ket foto: Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, saat mengambil langkah kompirmasi ke Ke kantor KPU

Akun Facebook Hen Hadian Hadi yang merupakan milik RH, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pameungpeuk untuk Pilkada serentak 2018 ini, mengunggah sebuah gambar spanduk bernada provokatif. Spanduk itu berisi, “PDIP Tidak Butuh Suara Umat Islam” dengan tulisan lengkap di bawahnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Kemudian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut melakukan langkah-langkah Komfirmasi ke Komisi Pemiliham Umum (KPU), yang diterima langsung oleh Ketua KPU, Hilwan di ruangan Aula gedung KPU. Jl.Suherman 147 Garut.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut Lina Rohayati, menyampaikan maksud dan tujuan kepada KPU yakni mengklarifikasi dan bertanya tentang kebenaran dari data-data RH.

Dalam jawabannya Hilwan Fanaki S.Ip. menjelaskan bahwa penyataan RH di medsos tersebut itu adalah sikap pribadi bukan atas nama Lembaga KPU.

“Jika Masyarakat merasa ada anggota KPU dan dibawahnya seperti PPK, PPS menyalahi aturan, kode etik dan perundangan yang berlaku, kami persilakan untuk melaporkan pada fihak yang terkait dan KPU akan mendorong penegakan aturan dan hukum yang berlaku.” Paparnya.

Setelah melakukan kompirmasi ke KPU pergerakan PDI Perjuanganpun dilanjutkan ke Mapolres Garut untuk melaporkan RH dengan tuduhan melanggar pasal penyebaran berita bohong pasal 28 ayat 1 UU IT.

Editor : Indra R

BAGIKAN