DPP FPPG : Belum ada RDTR , Pemda Garut harus segera Moratorium Izin Perumahan

37

GARUT,(KF).- Lemahnya pengawasan dinas terkait dalam maraknya pembangunan perumahan yang tidak tertata dengan baik serta tidak tepat sasaran, DPP Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG), terus mendorong Pemerintah Garut untuk segera melakukan motorium izin perumahan,

” Kelemahan di Kabupaten Garut belum punya RDTR, baru ada RTRW yang sifatnya masih umum, detailnya itu di RDTR,”ucap Asep Nurjaman ketua umum DPP FPPG saat ditemui media di Sekretariat di Jalan Perum Jati Cibunar, Garut, Senin(16/4)

Lanjut Asep, Dengan tidak ada RDTR membuat rancu dan semberaut sehingga perumahan berserakan tidak teratata dengan baik dikarenakan belum ada RDTR sehinga pemerataan pemabangunan perumahan di Kabupaten Garut tidak tertata dengan baik,ujarnya.

Lebih jauh Asep menjelaskan, Dimana hari ini sudah terjadi dengan mengerombolnya pembangunan perumahan yang tidak terarah, seharusnya Pemda Garut melakukan perencanaan dan kajian yang matang mulai dari SDM nya dulu dengan contoh investigasi berapa masayarkat Garut menengah kebawah yang tidak memepunyai rumah , apakah kondisi,ekonominya sudah siap untuk membeli rumah dengan rata rata cicilin 900/bln, karena Garut kan terkendala dengan penghasilan (UMR).

” Hal inilah yang harus dikaji dulu,secara matang jangan hanya untuk mengejar program sejuta rumah untuk MBR tetapi tidak melakukan kajian yang matang sehingga banyak lahan produktif yang beralih fungsi, perumahan subsidi yang tidak tepat sasaran. Fakta dilapangan yang beli rumah subsidi kebanyakan orang yang penghasilan besar yang menerima. Bantuan subsidi sedangkan sebaliknya masyarkat kecil tidak bisa membeli. Dimana masyarakat miskin kota banyak yang belum punya rumah. Inilah yang harus ada kajian yang matang terlebih dahulu agar program yang direncanakan tepat sasaran,” jelasnya.

Asep menegaskan, Dan yang lebih parahnya lagi Garut belum ada RDTR yang mana akan mengakibatkan banyak pembangunan pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak merata sehingga timbul ketimpangan pembangunan perumahan yang sanagat melonjak yang tidak terarah .

“Maka daripada itu kami DPP FPPG meminta kepada Pemda Garut harus segera mengambil sikap yang tegas dan nyata untuk menyelamatkan Bumi,air dan kekayaan alam , untuk segera melakukan moratorium izin perumahan,” Tegas Asep.

Penulis : Tim

Editor : Van’s

BAGIKAN