DPP FPPG : Program Sejuta Rumah Dikabupaten Garut Diduga Tidak Tepat Sasaran Dan Tidak Sesuai konsepsi Tata Ruang Perkotaan

61
Ket foto: Ketum dan Sekjen DPP Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) saat ditemui disekertariatnya Di perum Cibunar. (Foto oleh : Indra R)

GARUT, (KF).- Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG). Menilai Program Sejuta Rumah dikabupaten garut dinilai tidak tepat sasaran.

Bahkan Pihaknyapun telah melakukan survei dilapangan yang langsung komunikasi dengan masyarakat, pertama masyarakat digarut seringkali berbenturan dengan segi penghasilan.

Sudah jelas dalam peraturan pemerintah yang baru itu disebutkan, program sejuta rumah itu diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sementara dikabupaten garut sendiri masih banyak masyarakat menengah kebawah.

“Aturan tersebut menyebutkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah wajib menghuni Rumah Sejahtera FLPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasikan Rendah,” Ujar Asep kepada wartawan. Sabtu(14/4) Siang.

Diakuinya, program pemerintah pusat ini cukup bagus, namun dikabupaten Garut pihaknya menilai masih kurang tepat.

“Pertama diwilayah Garut harus dibuatkan dulu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan, apakah benar dan ideal dengan masyarakat kecil diwilayah Garut, silahkan cek kelapangan, kemudian sosialisai program sejuta rumah untuk MBR dan yang ketiga perencanaan dan kajian lintas sectoral secara matang agar program ini benar benar tepat sasaran,”terang ia.

Lebih jauh dikatakan, Intinya jangan dulu membangun program sejuta rumah kalau tiga factor seperti sosialisai program sejuta rumah, perencanaan dan kajian lintas sectoral secara matang dan tentunya harus ada RDTR.

“Makanya program sejuta rumah ini tidak tepat sasaran, akibat dari program sejuta rumah yang tidak tepat sasaran maka pembangunan perumahan semberaut tanpa arah yang jelas sehingga banyak lahan pertanian produktif yang tergerus oleh pembangunan perumahan,” tegas Asep.

Lanjut diungkapkan hal itu tentunya kembali lagi sebagai steck holder kepada pemerintah garut untuk segera melakukan penyelamatan lahan produktif dengan cara moratorium izin perumahan.

“Kami dari FPPG meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk segera melakakukan langkah dan tindakan yg nyata agar segera melakukan moratorium izin perumahan, Dikarenakan program sejuta rumah untuk MBR ini dinilai tidak tepat sasaran di Kabupaten Garut.”Ungkapnya

Penulis : Indra R

Editor : Van’s

BAGIKAN