DPRD Garut, Siap Dorong DOB Garut Selatan.

131

GARUT, (KF).- Anggota DPRD Garut, terus mendorong untuk pemekaran wilayah Garut Selatan menjadi Daerah Otonomi Baru ( DOB) agar bisa secepatnya bisa terlaksana

” Kami anggota DPRD, serta unsur pimpinan, siap mendorong penuh untuk pembentukan DOB Garut Selatan ” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN) Irwandani yang juga merupakan anggota DPRD dari dapil selatan kepada wartawan. Jum’at (15/3/19)

Lebih jauh ia menjelaskan, untuk lebih, kongkrit yang dilakukan oleh DPRD Garut untuk mempercepat pemekaran wilayah ini yakni dengan terus inten komunikasi baik itu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. (Beny

“Alhamdulillah sekarang provinsi sudah memberikan sinyal bagus dalam mendukung pemekaran wilayah ini dengan mengeluarkan Persa DOB, ” katanya.

Dengan begitu, kata dia, Pemprov Jabar sudah mengambil langkah dalam mendorong percepatan pembentukan DOB ini. “Sekarang tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat dan mencabut moratorium DOB ini.

“Kalau moratorium ini dicabut, pemekaran Garut selatan ini bisa langsung dilakukan karena seluruh persyaratannya sudah diserahkan,” terangnya.

Irwandani menerangkan, pemekaran wilayah Garut selatan ini harus secepatnya dilakukan, hal itu dilakukan supaya pembangunan baik itu manusia maupun infrastruktur bisa secepatnya dilakukan dan merata.

“Sekarang pembangunan hanya difokuskan di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan, sementara yang wilayahnya jauh seperti Garsel itu kurang tersentuh, ” katanya.

Maka dari itu, kata dia, pembentukan DOB Garsel ini perlu dilakukan secepatnya, sehingga pembangunan bisa optimal dan juga merata.

“Pemekaran ini bukan untuk menyalurkan hasrat kekuasaan politik, tetapi untuk memeratakan pembangunan dan meng optimalkan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, ” ujarnya.

Dengan adanya pembentukan DOB Garsel ini, kata dia, nantinya akan menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat di wilayah Garut selatan yang saat ini seperti terpinggirkan. Hal itu karena jarak tempuh ke pusat pemerintahan ini terlalu jauh.

“Nanti kalau sudah dimekarkan, pelayanan pemerintah lebih dekat, pembangunan infrastruktur bisa merata, ” katanya.

Selain itu, tambah dia, berbagai potensi wilayah seperti pariwisata, pertanian, nelayan, dan yang lainnya bisa dikelola dengan optimal dan yang bisa menghasilkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Untungnya banyak (pemekaran), masyarakat bisa sejahtera dan infrastruktur juga bagus, ” pungkasnya (Beny A)

Editor : J Gunawan

BAGIKAN