Drs. Kuswendi : Bukan Dugaan Penyelewengan Hanya Sidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

62
Ket foto: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat ditemui Sejumlah Media di Pengadilan Negri Garut. (Foto oleh : Indra Ramdani)

GARUT, (KF).- Agenda Sidang pertama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut, Drs. Kuswendi yang disebut-sebut sebagai tersangka dalam kasus pembangunan bumi perkemahan (Buper). Diwilayah Gunung Guntur, kecamatan Tarogong Kaler digelar di Pengadilan Negri (PN) Garut. Kamis (28/02/2019) Siang.

Sidang yang digelar di ruang Garuda Pengadilan Negri Garut, sekitar pukul 14.30 Wib tersebut Drs.Kuswendi datang lebih awal dari jadwal sidang.

Saat ditemui Drs. Kuswendi mengatakan, sebagai warga Negara Indonesia yang baik, tentunya harus mentaati proses hukum yang di gelar di Pengadilan Negeri Garut ini.

” Saya hadir sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya segala proses persidangan yang akan dijalani saya ikuti”, kata Kuswendi kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negri Garut, sebelum digelarnya sidang pertama.

Lanjut Kuswendi, sidang pertama ini terkait adanya pelanggaran Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan oleh dirinya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan Bumi Perkemahan Citiis yang berlokasi di kecamatan Tarogong Kaler.

“Saya dituduh mengabaikan perizinan dalam membangun Bumi Perkemahan dengan tidak menyertai Izin Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)”, jelas Kuswendi.

Sambung Kuswendi, jadi sangat menyesalkan apabila isu yang beredar di masyarakat bahwa sidang hari ini disusupi kabar persidangan dugaan menyelewengan atau semacamnya.

“Saya sangat menyesalkan apabila kabar yang beredar di masyarakat bahwa sidang kali ini ada keterkaitan dengan masalah lain, itu murni tuntutan soal pelanggaran Lingkungan Hidup”, tegasnya.

Saya juga berharap, informasi yang disampaikan bisa objektif dan berimbang. Dan saya pun tegaskan dalam sidang yang akan di gelar di pengadilan negeri ini terkait pengelolaan lingkungan hidup.

“Ini terkait Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jadi tidak benar apabila ada isu-isu penyelewengan, (korupsi-red).” Tegasnya. (Indra Ramdani)

Editor : Yusuf Akbar

BAGIKAN