FPK-Publik Desak Komisi IV DPRD, Usut Tuntas Kasus PPDB di SMA 5 Kota Tasik

130

TASIKMALAYA, (KF)-  carut marut proses PPDB jalur Non NHUN dilingkungan SMA 5 Kota Tasikmalaya, terutama dalam penerimaan siswa baru jalur WPS (Warga Penduduk Setempat), dimana pihak sekolah dan KCD Pendidikan Propinsi Jawa Barat wilayah XII saling tuding, mendapat kritikan keras dari LSM Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPK-Publik).

Menurut Ketua FPK-Publik, Ais Rais, menegaskan, permasalahan carut Marut PPDB yang terjadi dilingkungan SMA 5 Tasikmalaya, jangan dibiarkan berlarut larut, apalagi dianggap sepele, karena ini sudah menyangkut hajat orang banyak,  yang mau tidak mau ada masyarakat yang dirugikan.

“Permasalahan ini harus segera  dipotong mata rantainya, apalagi PPDB jalur Non NHUN rawan dan terindikasi ada permainan orang dalam dengan pihak pihak yang berkepentingan, apalagi dalam jalur WPS itu ada sekitar 5 calon siswa Didik yang jelas jelas diduga melanggar ketentuan khusus jalur WPS malah diterima,” kata aktivis yang dikenal vokal dalam setiap aksi demo ini kepada koran-fakta.com, Rabu (18/7/2018) sore tadi.

Dikatakan Ais, berdasarkan data yang diperoleh, dalam daftar PPDB Non NHUN SMA 5 Kota Tasikmalaya, pihak nya melihat ada indikasi nama nama siswa Didik yang diterima, seolah ada main mata dengan pihak Muspika dan sekolah. “Masa ada calon siswa Didik baru menetap dua dan tiga bulan bisa masuk jalur WPS, padahal ketentuan propinsi sudah jelas, siswa yang diterima jalur WPS dalam kartu keluarga sekurang-kurangnya harus menetap minimal 6 bulan, ada permainan apa ini,” ungkap Ais sambil memperlihatkan data data PPDB SMA 5 Kota Tasik kepada wartawan.

Bahkan Ais bersama Lembaganya, akan membawa permasalahan tersebut ke DPRD dalam waktu dekat ini. “Pokoknya permasalahan PPDB di SMA 5 Tasik harus mendapat perhatian serius dari wakil rakyat, kami secepatnya akan melakukan aksi melalui audiensi terlebih dahulu bersama komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya,” ujar Ais dengan nada serius.

Ais pun mensinyalir PPDB jalur Non NHUN rawan adanya permainan kotor seperti suap menyuap. Apalagi siswa baru yang diterima jalur Non NHUN tidak dipampang pengumumannya di dinding sekolah. Karena dia menduga, jalur tersebut ada intrik siswa titipan melalui pintu belakang.

“Bisa saja kasus serupa terjadi pula pada PPDB disekolah sekolah  lain khususnya jalur Non NHUN. Pokoknya nanti saat Audiensi dengan dewan, seluruhnya kita ungkap habis permasalahan kebobrokan PPDB,” pungkasnya.

Jurnalis : Tono Efendi

Editor. : Van’s

BAGIKAN