FPPG Geruduk Gedung DPRD Garut Agar Segera Melakukan Moratorium Izin Perumahan.

66
Ket foto: Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Pemuda Peduli Garut saat mendatangi gedung DPRD Garut.

GARUT, (KF).- Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) geruduk kantor DPRD Garut, Senin (23/4/2018) Siang.

Kedatangan mereka ke Gedung DPRD mendesak agar Pemkab Garut dalam hal ini legislatif dan eksekutif bisa melakukan moratorium terkait penerbitan izin perumahan yang sekarang ini sudah cukup menjamur dikabupaten garut.

“Kami meminta agar pihak legislatif dan eksekutif, bisa memoratorium penerbitan izin perumahan yang sudah menjamur di Garut ” ujar ketua Forum Pemuda Peduli Garut, (FPPG) Asep Nurjaman, saat ditemui wartawan.

Dikatakan Asep, pihaknya menilai kajian pendirian bangunan perumahan di wilayah Garut Dinilai tidak efektif, bahkan tidak merata. Sehingga banyak lahan pertanian yang dijadikan bangunan perumahan.

“Untuk perumahan di Garut, saat ini sudah banyak yang menjadi alih fungsi lahan yang dulunya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( LP2B). Menjadi perumahan, sehingga kawasan lahan pertanian semakin berkurang,” katanya.

Dengan menjamurnya pembangunan perumahan yang tidak merata, Asep juga menegaskan agar pihak Pemkab Garut nantinya bisa mengkaji ulang terutama dari segi tata ruang, yang mana untuk pembangunan perumahan di kabupaten garut sudah melanggar aturan karena banyak alih fungsi laham yang tadinya dari lahan pertanian menjadi nonpertanian.

“Kami tidak menolak untuk pembangunan perumahan, tetapi kami meminta untuk membangun perumahan harus di kaji terlebih dahulu agar lahan yang produktif bisa kembali di manfaatkan menjadi lahan pertani,” terang Asep.

Ket foto: ketum DPP FPPG Asep Nurjaman saat melakukan orasi dihalaman gedung DPRD Garut.

Lanjut dikatakan, Kelemahan di Kabupaten Garut sendiri saat ini belum punya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun baru memiliki RTRW yang sifatnya masih umum. “Dengan tidak adanya RDTR membuat rancu dan semberaut sehingga perumahan berserakan tidak tertata dengan baik dikarenakan belum ada RDTR sehinga pemerataan pembangunan perumahan di Kabupaten Garut tidak tertata dengan baik,” katanya

Dimana hari ini sudah terjadi dengan menggerombolnya pembangunan perumahan yang tidak terarah, seharusnya Pemda Garut melakukan perencanaan dan kajian yang matang mulai dari SDM nya dulu dengan contoh investigasi ke beberapa masayarkat Garut menengah kebawah, yang tidak memepunyai rumah.

“Apakah kondisi, ekonominya sudah siap untuk membeli rumah dengan rata-rata cicilin 900/bulan, karena Garut kan terkendala dengan penghasilan (UMR),” tegasnya

Lebih jauh lagi dikatakan, Hal tersebut tentunya harus dikaji terlebih dahulu, secara matang jangan hanya untuk mengejar program sejuta rumah untuk MBR tetapi tidak melakukan kajian yang matang sehingga banyak lahan produktif yang beralih fungsi, perumahan subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Fakta dilapangan yang beli rumah subsidi kebanyakan orang yang penghasilan besar yang menerima bantuan subsidi, sedangkan sebaliknya masyarkat kecil tidak bisa membeli. Dimana masyarakat miskin kota banyak yang belum punya rumah. Inilah yang harus dikaji lebih matang terlebih dahulu agar program yang direncanakan tepat sasaran,” Katanya

Dan yang lebih parahnya lagi Garut belum ada RDTR yang mana akan mengakibatkan banyak pembangunan-pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak merata sehingga timbul ketimpangan pembangunan perumahan yang sangat melonjak yang tidak terarah .

“Maka dari itu kami DPP FPPG meminta kepada Pemda Garut harus segera mengambil sikap yang tegas dan nyata untuk menyelamatkan Bumi, air dan kekayaan alam, untuk segera melakukan moratorium izin perumahan,” Ungkapnya.

Penulis : Indra R

Editor : Van’s/Wan

BAGIKAN