FPPG Mendesak Pemkab Garut Agar Melakukan Moratorium Izin Perumahan.

93
Ket foto: FPPG saat melakukan audensi yang diterima oleh komisi A DPRD Garut.

GARUT, (KF).- Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) datangi kantor DPRD Garut, kedatangan mereka diterima langsung oleh komisi A DPRD Garut. Kamis (12/4) Siang.

Dalam audensi yang berjalan cukup alot tersebut. FPPG mendesak agar Pemkab Garut dalam hal ini legislatif dan eksekutif bisa melakukan moratorium terkait penerbitan izin perumahan yang sekarang ini sudah cukup menjamur dikabupaten garut.

“Kami meminta agar pihak legislatif dan eksekutif, bisa memoratorium penerbitan izin perumahan yang sudah menjamur di Garut ” ujar ketua Forum Pemuda Peduli Garut, (FPPG) Asep Nurjaman, saat ditemui wartawan.

Dikatakan Asep, pihaknya menilai kajian pendirian bangunan perumahan di wilayah Garut Dinilai tidak efektif, bahkan tidak merata. Sehingga banyak lahan pertanian yang dijadikan bangunan perumahan.

“Untuk perumahan di Garut, saat ini sudah banyak yang menjadi alih fungsi lahan yang dulunya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( LP2B). Menjadi perumahan, sehingga kawasan lahan pertanian semakin berkurang,” katanya.

Dengan menjamurnya pembangunan perumahan yang tidak merata, Asep juga menegaskan agar pihak Pemkab Garut nantinya bisa mengkaji ulang terutama dari segi tata ruang, yang mana untuk pembangunan perumahan di kabupaten garut sudah melanggar aturan karena banyak yang alih fungsi dari lahan pertanian menjadi nonpertanian.

“Kami tidak menolak untuk pembangunan perumahan, tetapi kami meminta untuk membangun perumahan harus di kaji terlebih dahulu agar lahan yang produktif bisa kembali di manfaatkan menjadi lahan pertani,” Terangnya.

Asep juga meminta pada pihak DPRD, dari hasil audensi yang dilakukan tersebut nantinya bisa di tindak lanjuti oleh Bupati Garut agar moratorium izin perumahan bisa secara partial, terutama yang berada di delapan kecamatan seperti Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Karangpawitan, Sucinaraja, Banyuresmi, Wanaraja serta Kecamatan Cilawu yang harus bisa menambahkan aspek teknis kearifan alam dan lokalnya.

“Kami berharap agar Pemkab Garut dan DPRD bisa mengawasi, dan memoratorium izin perumahan, karena untuk perumahan di Garut tidak merata, dan banyak yang beralih fungsi lahan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Garut. Deden Sopyan, yang menerima. Audensi tersebut saat dimintai tanggapannya terkait tuntutan FPPG tersebut mengaku akan segera mengevaluasi.

Bahkan diakuinya untuk saat ini memang pembangunan perumahan di Kabupaten Garut terkesan sporadis atau tidak merata, karena dari laporan ada satu desa memiliki 4 lahan perumahan.

“Dengan tidak meratanya pembangunan perumahan di Garut ini bisa menyebabkan limbah yang bisa merugikan masyarakat baik terhadap kesehatan maupun banjir karena banyaknya limbah,” jelas ia.

Deden juga mengatakan, dirinya meminta agar pemerintah kabupaten Garut bisa selalu mengawasi, dan harus selalu menegur perusahan yang tidak sesuai dengan aturan pendirian perumahan, selain itu juga DPRD meminta agar pemerintah bisa mengkaji secara komprehensif mana yang bisa di bangun perumahan mana yang tidak bisa. Pasalnya di Kabupaten Garut banyak lahan LP2B sehingga izin perumahan nantinya perlu di kaji terlebih dahulu agar tidak terjadi alih fungsi lahan .

“Kami meminta Pemkab Garut untuk wilayah perkotaan dan penyanggah kota bisa di perluas untuk lahan LP2B agar nantinya alih fungsi lahan bisa terkendali,” Ungkapnya.

Penulis : Beni

Editor : Indra R

BAGIKAN