FPPG, Minta Agar Penerbitan Izin Perumahan Di Moratorium

46

GARUT, (KF).- Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) lakukan audensi dengan Komisi A DPRD Garut untuk permasalahan agar pihak legislatif dan eksekutif bisa moratorium penerbitan izin perumahan yang sekarang ini sudah menjamur ” Kami meminta agar pihak legislatif dan eksekutif, bisa memoratorium penerbitan izin perumahan yang sudah menjamur di Garut ” kata Asep Nurjaman Ketua FPPG Garut, Kamis (12/4/18)

Asep juga menambahkan, saat pendirian bangunan perumahan di Kabupaten Garut tidak merata, bahkan untuk kajian nya pun sudah tidak efektif dan tidak merata sehingga banyak lahan pertanian yang dijadikan bangunan perumahan ” Untuk perumahan di Garut, saat ini sudah menjadi alih fungsi lahan yang dulunya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( LP2B) menjadi menjadi perumahan sehingga kawasan lahan pertanian semakin berkurang ” ujarnya.

Dengan menjamurnya pembangunan perumahan yang tidak merata, Asep juga menegaskan agar pihak Pemkab Garut nantinya bisa mengkaji ulang terutama dari segi tata ruang, yang mana untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Garut sudah melanggar aturan karena banyak yang alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian

Kami tidak menolak untuk pembangunan perumahan, tetapi kami meminta untuk membangun perumahan harus di kaji terlebih dahulu agar lahan yang produktif bisa kembali di manfaatkan menjadi lahan pertani ” ucapnya

Asep juga meminta pada pihak DPRD, dari hasil audensi ini nantinya bisa di tindak lanjuti pada Bupati Garut agar moratorium izin perumahan bisa secara partial, terutama yang berada di delapan kecamatan seperti Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Karangpawitan, Sucinaraja, dan serta Kecamatan Cilawu yang harus bisa menambahkan aspek teknis kearifan alam dan lokalnya ” Kami berharap, agar Pemkab dan DPRD bisa mengawasi, dan memoratorium izin perumahan, karena untuk perumahan di Garut tidak merata, dan banyak yang beralih fungsi lahan ” ujarnya.

Sementara itu Deden Sopyan Anggota Komisi A DPRD Garut, untuk aspirasi dari pihak FPPG akan segara dievaluasi, bahkan untuk saat ini memang pembangunan perumahan di Kabupaten Garut terkesan sporadis atau tidak merata, karena dari laporan ada satu desa memiliki 4 lahan perumahan ” Dengan tidak meratanya pembangunan perumahan di Garut ini bisa menyebabkan limbah yang bisa merugikan masyarakat baik terhadap kesehatan maupun banjir karena banyaknya limbah ” katanya

Deden juga mengatakan, dirinya meminta agar Pemkab bisa selalu mengawasi, dan harus selalu menegur perusahan yang tidak sesuia dengan aturan pendirian perumahan, selain itu juga DPRD meminta agar pemerintah bisa mengkaji secara konprehensip mana yang bisa di bikin perumahan mana yang tidak bisa, karena di Kabupaten Garut banyak lahan LP2B sehingga izin perumahan nantinya perlu di kaji terlebih dahulu agar tidak terjadi alih fungsi lahan ” Kami meminta kepada Pemkab Garut untuk wilayah perkotaan dan penyanggah kota bisa di perluas untuk lahan LP2B agar nantinya alih fungsi lahan bisa terkendali ” pintanya.

Penulis : Beny

Editor. : J Wan