GMPD Terus Lakukan Penolakan Berdirinya Pabrik Diwilayah Cijolang.

47
Ket foto: Istimewa

Wartawan: Indra R

GARUT, (KF).- Ratusan Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Desa (GMPD). Menolak adanya pendirian pabrik sepatu milik PT.Pratama Abadi di wilayah Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawabarat, Kamis(23/11) Siang.

Selain adanya rekomendasi dari vulkanoligi, pendirian pabrik tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No 29 tahun 2011. Bahkan, menuding Pemkab Garut seakan akan merekomendasikan pendirian serat kepentingan kekuasaan.

Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Desa (GMPD) Imron Abdulrozak, mengatakan, pihaknya bersama masyarakat akan terus melakukan penolakan pendirian pabrik sepatu milik pengusaha Korea tersebut. Lantaran, dalam prosesnya tidak memikirkan dampak terhadap masyarakat serta banyak aturan yang dilabrak.

Ket foto: istimewa

“Kami bukan anti dengan Industri, namun perlu diperhatikan dalam prosesnya jangan sampai menabrak aturan,” Ucap Imron kepada Wartawan usai menghadiri komunikasi publik dengan Bupati Garut, Rudy Gunawan di Aula Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan.

Dikatakannya, pemkab Garut dalam hal ini kurang adanya ketegasan, hal ini terlihat kurang adanya ketegasan. “Bupati Garut, terlihat terus mengulur-ngulur waktu dan seolah mencari celah untuk meloloskan perizinannya,” ujar Imron

Sementara, Bupati Garut, H.Rudy Gunawan saat dimintai tanggapan terkait Adanya Penolakan berdirinya pabrik sepatu milik PT Pratama Abadi Asal Korea, di wilayah Cijolang, mengatakan, hingga saat ini proses perizinanya belum dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Garut. Hal ini dilakukan belum selesainya proses Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Kami belum mengeluarkan izin apapun termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hanya saja Pemkab Garut, baru menerbitkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) pada PT Pratama Abadi,” ujar Rudy, Kamis (23/11/2017) Siang.

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Garut tidak akan gegabah dalam menerbitkan perizinan terutama untuk pendirian pabrik.

“Kalau sudah ada IMB maka baru bisa dikatakan melanggar aturan, saat ini masih terus dilakukan pengkajian Analisa Dampak Lingkunganya saja,” katanya.

Ia menuturkan, dalam proses Amdal, peran serta masyarakat harus ikut terlibat. Yang mana jangan sampai setelah Amdal terbit masih terjadi konflik dan penolakan.

“Makanya saya datang kesini ingin mengetahui langsung keluhan dari masyarakat. Jika nantinya terjadi deadlock dalam prosesnya. Maka, saya selaku Kepala Daerah akan memberikan langsung keptusannya,” Tuturnya.

Dirinya juga mengakui, jika dalam proses Amdal terjadi penolakan sesuai dengan fakta apalagi tidak ada titik temu. Maka, tidak menutup kemungkinan pendirian pabrik tersebut akan batal.

Ia menambahkan, Kabupaten Garut, merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam angka kemiskinan yang sangat buruk setelah Kabupaten Sukabumi. Bahkan, pemerintah pusat sudah menganjurkan Kabupaten Garut, untuk segera membentuk kawasan Industri. Sehingga, pada tahun 2014 Pemkab Garut sudah mengajukan revisi Perda RTRW pada pemerintah pusat.

“Seluruh Kecamatan dalam Perda RTRW 29 tahun 2011, bisa dijadikan pendirian pabrik. Namun skalanya tidak skala besar, melainkan kecil dan sedang,” ujarnya.

Editor : Van’s

BAGIKAN