Hanura Garut Kubu Lela : Kepengurusan Kami Secara Hukum Sah.

437
Kubu lela Saat foto bersama (foto istimewa)

GARUT, (KF).-Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura kubu Oesman Sapta ( OSO) Lela Nurlaela. SH mengaku, hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda SK Menteri Hukum dan Ham No. M.HH-01.AH.11.01 tertanggal 17 Januari 2018 tentang Reskurturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020, belum memiliki kekuatan hukum tetap (Incrahcht).

“Jadi kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Hanura, yang sah adalah hasil SK yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen oleh Oesman Sapta (OSO) – Herry Lontung ” ujarnya, Selasa (20/3/2018).

Dikatakan Lela, berdasarkan AD/ART Partai Hanura pasal 34 hurup K, mengatakan, yang berhak mengeluarkan SK kepengurusan adalah Dewan Pimpinan Pusat bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Berdasarkan AD/ART Partai, DPC yang sah dan diakui secara hukum adalah yang memiliki SK dari DPP Partai Hanurah.

“Kepengurusan kami secara hukum sah, soalnya memiliki SK dari DPP, sesuai dengan AD/ART Partai,” ucapnya.

Lela menambahkan, adanya putusan PTUN tersebut, kepengurusan yang syah adalah SK yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen yang telah diakui oleh Menkumham.

“Jadi Yang mendapatkan SK DPC Hanura Kabupaten Garut dari DPP hanya DPC yang di bawah kepemimpinan saya ” tegasnya.

Laporan : Beni

Editor : Indra R

BAGIKAN