Harun Al Rasyid (Pengamat Hukum dan Politik): “Tudingan Terdakwa YP kepada 7 Kepala Daerah Batal Demi Hukum”

90

KOTA TASIKMALAYA, (KF).-Pengamat Politik dan Hukum, Harun Al Rasyid  menilai, dugaan kasus  yang menerpa 7 kepala daerah yang disebut termasuk Walikota Tasikmaya Budi Budiman oleh terdakwa YP dalam persidangan di KPK terkait dugaan penyuapan DAK dan DID APBN 2018 dikatakannya batal demi hukum.

“Saya kurang yakin dalam Surat Dakwaan terdakwa YP yang saya baca dalam beberapa media Online disebutkan,  dalam berita ada bahasa kalimat diduga, apalagi ini sudah masuk dalam persidangan”, ungkap Harun yang juga mantan Kajari Tasikmalaya, kepada koran-fakta.com, Jumat (28/9/2018) siang tadi.

Menurutnya, dalam bahasa hukum, jika itu betul bahasa dakwaan ada kata “diduga” terdakwa YP telah menerima suap dari 7 kepala daerah,  diantaranya dari Walikota Tasikmalaya,  berarti Surat Dakwaan Jaksa itu sifatnya “Obscuur lible” alias TIDAK PASTI dan membingungkan. Berarti surat dakwaan harus BATAL Demi Hukum.

“Surat Dakwaan Jaksa sebetulnya harus dibuktikan dalam persidangan. Jika masih ada kalimat “diduga” Surat Dakwaan itu masih ragu dan tidak bisa dibuktikan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada rekan Jurnalis untuk berhati hati dan teliti jika dalam memuat berita terutama yang menyangkut masalah hukum, pungkasnya.

Laporan : Tono Efendi

Editor : Van’s