HMI : KPU dan Bawaslu Kabupaten Garut Diharapkan Bersikap Netral dan Berintegritas

71
Ket foto : Istimewa (net)

GARUT, (KF).- Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan. Pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Mengenai hal itu ketua HMI Cabang kabupaten Garut. Wildan Muhamad Ramdan mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diamanahi sebagai penyelenggara dituntut untuk bisa bersikap netral dan menjaga integritasnya di hadapan masyarakat Indonesia.Selain itu Badan Pengawas Pemilihan Umum pun dituntut hal yang sama karena sesuai dengan amanah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

“Karena jika terjadi praktik-praktik pelanggaran, ini bukan hanya menciderai semangat mewujudkan Pemilu demokratis, tapi juga berpotensi merusak tatanan sosial politik dan budaya sebagai sebuah bangsa. Karenanya masalah-masalah ini harus sudah kita antisipasi. Diatasi dengan kewenangan yang dimiliki penyelenggara pemilu,” ujar Wildan

Lanjut Wildan, dalam kenyataannya, pada pemilu kali ini, terkhusus di Kabupaten Garut pasca pemungutan suara yang dilakukan masyarakat Indonesia pada 17 April kemarin. Proses selanjutnya adalah perhitungan suara yang saat ini sedang berlangsung.

“Sangat disayangkan dalam proses ini teman-teman pemantau HMI Cabang garut yang tersebar di beberapa wilayah perhitungan suara di kabupaten garut menemukan adanya indikasi pergeseran (pemindahan) suara antar calon atau menguntungkan salah satu peserta pemilu,” katanya

Lanjutnya meskipun kami tahu penyelenggara dikejar waktu dan kelelahan tapi yang diharapkan menjalankan amanah yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial.

“Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair.
Oleh karena itu kami berharap agar KPU dan Bawaslu Kabupaten Garut yang menjadi garda terdepan dalam proses demokrasi ini bisa menjaga integritas, moralitas dan netralitasnya dalam pemilu kali ini (tidak condong ke salah satu pihak), karena pertaruhannya adalah masa depan Negara Kesataun Republik Indonesia di masa mendatang,

“Intinya kami meminta KPU dan Bawaslu bersikap netral dan berintegritas dalam pemilu kali ini,” Tegasnya. (***)

Editor : Indra Ramdani

BAGIKAN