Jumlah Penderita HIV di Garut Cukup Tinggi 573 Kasus

84
Ket foto: Wabup Saat memimpin rapat PKBI

GARUT, (KF).- Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman pimpin rapat acara Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Aula Wakil Bupati Garut Rabu (4/10/17)

Helmi mengatakan, untuk sekarang ini pengidap HIV yang ada di Garut cukup tinggi, dan ini menjadi tanggungjawab semua, makanya dari itu elemen atau intansi terkait harus proaktif, bahkan harus memikirkan untuk pencegahanya ” Untuk merehabilotasinya, Pemkab Garut akan menyipakan dana Jamkesda yang nantinya akan disatukan dengan BPJS, dan bisa bayarnya melalui BPJS ” katanya.

Helmi juga meminta, agar data penderita HIV harus dimasukan dalam program Jamkesda, atau BPJS, sehingga nantinya bisa ditanggulangi oleh pemerintah melalui rumah sakit tertentu untuk direhabilitasinya,

“Jadi intinya penderita HIV harus betul didata, bila tahun 2017 tidak terkaper oleh Jamkesda, maka 2018 nanti kita akan masukan ke Jamkesda yang dibayar pemerintah melalui BPJS,” Ujarnya

Helmi juga menambahkan, angka penderita HIV tahun 2017 ini cukup tinggi, bahkan dari laporan PKBI lebih banyak, dan ini tentunya jadi pemikiran pemerintah untuk merehabilatasinya, dan Pemkab Garut, untuk 2018 nanti akan mencoba mengkaper lewat Jamkesada yang dibayarkan ke BPJS. Maka dari itu pemerintah harus maksima dalam menaggulangi pemasalahan ini.

” Kita pemerintah harus maksimal dalam pencegahan HIV supaya kelompok ini bisa direlokasi, dan penderita HIV AID ini juga harus dijamin oleh BPJS, karena bila tidak dijamin oleh BPJS mereka pasti akan berobat kemana-mana sehingga lebih rentang penularnya, ” Ungkapnya

Sementara itu secara terpisah Direktur PKBI Denden Supresiana, untuk tahun ini kasus penderita HIV di Garut cukup tinggi yakni 573 kasus sampai dengan pelaporan bulan Juni 2017, bahkan sekarang ini dengan temuanya semakin banyak dibilang makin bagus, karena untuk kasus penderita HIV ini, sangat tertutup, karena secara program untuk kasus tersebut masih menganut penomena gunung es, dimana kasus HIV ini baru ditemukan dipuncaknya saja.

” Makanya PKBI minta dorongan dari pemerintah agar kasus penderita HIV ini harus dibongkar sebanyak-banyaknya, karena bila angka kasusnya naik maka program penanggulangan HIV berjalan lebih baik,” Ucapnya

Masih dikatakan Denden, solusi yang paling krusial secara kepemerintahan memang belum membuat regulasi pormal, yakni membuat Peraturan Daerah (Perda) karena hampir 26 Kabupaten/kota provinsi Jawa Barat hanya garut salah satunya yang belum memiliki Perda untuk penanggulangan penderita HIV.

” Ini sudah masuk satu dekade, yakni hampir 10 tahun, mudah-mudahan dengan komitmen bersama dukungan sekarang dari pemerintah dan legislatif sudah terlibat untuk penjaringan anggaran, untuk pembuatan Perda 2018 nanti ” harapnya. (beni)

BAGIKAN