Kadisdik Propinsi Jabar Angkat Bicara Terkait Permasalahan PPDB SMA 5 Kota Tasik

85

KOTA TASIKMALAYA, (KF).-Terkait kisruh PPDB Jalur Non NHUN (WPS) di SMA 5 Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si, kepada koran-fakta.com, Sabtu (21/7/2018) sore lalu mengatakan, bahwa permasalahan tersebut berharap jangan masuk ke ranah hukum.

“Nuhun kang infona, dan tolong bantosan, supados kondusif dan jangan ada masalah hukum,” ungkapnya singkat melalui pesan What’s App kepada Jurnalis koran-fakta.

Sementara itu Ketua Forum Pemerhati Kebijakan-Publik (FPK-Publik) Ais Rais berharap permasalahan PPDB khususnya di SMA 5 Kota Tasikmalaya untuk dikaji ulang kembali, agar permasalahannya terang benderang, jangan ada yang disembunyikan. Bahkan menurut informasi yang didapat FPK-Publik, dalam PPDB tersebut ada dugaan dijadikan sebagai ajang sekedar “uang lebaran” yang nilainya jutaan rupiah. Dan pungutan  ini diduga pungutan liar, kata Ais yang enggan menyebut nilai jumlah uang lebaran yang dimaksud.

Dikatakan Ais, saat ini dirinya telah mengumpulkan bukti beberapa KK (Kartu Keluarga) yang menyalahi aturan WPS serta beberapa data lainnya.

“Jadi dalam masalah ini tidak menutup kemungkinan adanya indikasi terjadinya pungutan yang kurang jelas peruntukan nya, jadi kalau dikaitkan dengan  Perpres No.87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, ini sangat bertentangan sekali, dan hal tersebut bisa saja digiring ke ranah hukum karena dugaan pungli nya terindikasi,” tegas Ais kepada koran-fakta, Rabu (25/7/2018) siang tadi.

Ini bukti keteledoran panitia PPDB disekolah tersebut, dan tentunya perlu mendapat perhatian serius dari Dinas terkait di Propinsi agar permasalahan ini tidak muncul kembali dikemudian hari dalam PPDB, imbuhnya.

Bahkan saat ini, masih kata Ais, pihaknya bersama koalisi lainnya telah melayangkan surat audiensi kepada pihak SMA 5 Kota Tasikmalaya, KCD Pendidikan Wilayah XII propinsi jabar dan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya. “Audiensi kita ini dinamakan GEPRAK (Gerakan Pemerhati Kebijakan) FPK Publik  dan GREMASI,” ujarnya.

“Walaupun kewenangan SMA/SMK kini ada dalam naungan propinsi, minimal nanti pihak komisi IV DPRD Kota Tasik bisa memfasilitasi permasalahan tersebut, karena permasalahan ini nantinya akan kita bawa ke Propinsi bersama bukti dan data yang kita mikiki,” katanya.

Ditegaskannya, hasil dari investigasi FPK-Publik yang kini telah dikantongi, bukan tidak mungkin permasalahan yang sama akan terjadi serupa dengan sekolah sekolah lainnya dalam PPDB.

“Kemungkinan ada indikasi kearah sana, rasanya permasalahan yang terjadi di SMA 5 Tasik tidak akan jauh beda dengan SMA lainnya yang ada di Tasikmalaya, sementara step by step dulu kang,” pungkas Ais.

Jurnalis: Tono Efendi

Editor .: Van’s