Ketua DPC Partai Gerindra Garut, Sikapi Laporan Polisi Yang Dilakukan Oleh FCG

309
Foto : Net

GARUT, (KF).- Menyikapi laporan polisi yang dilakukan oleh para Caleg Gerindra atas tuduhan penggelapan dana saksi, Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Partai Gerindra akhirnya buka suara.

Dilansir dari media online Buana Jabar. Melalui Ketua Partai Gerindra Garut Enan mengatakan, apa yang dilakukan oleh para Caleg yang tergabung dalam Forum Caleg Gerindra ( FCG ) merupakan hak sebagai warga negara Indonesia yang diatur oleh Undang – undang, namun seyogyanya hal ini bisa disampaikan secara intern terlebih dahulu secara kepartaian.

” Kami tidak menyalahkan hal ini terjadi, tetapi menyayangkan saja kenapa harus tergesa – gesa tanpa dimusyawarahkan dahulu dengan pengurus Partai atau langsung kepada saya sebagai ketua Partai Gerindra Garut, karena bagaimana pun mereka merupakan kader Gerindra dan ikut membantu dalam memenangkan Partai Gerindra dan pasangan Capres Cawapres No 2 di kabupaten Garut, mereka kontestasi di Pileg 2019, yang telah berkontribusi baik pemikiran, tenaga dan materilnya sehingga Kursi Gerindra di Kabupaten Garut bertambah 100%, dan ada yang ditakdirkan jadi duduk di legislatip dan ada pula yang belum ditakdirkan untuk jadi “kata Enan, jumat 31 Mei 2019.

Tetapi lanjut Enan, perlu diketahui bahwa dana saksi yang dituduhkan pelapor kami tidak sama sekali menyalahgunakan dana tersebut, meskipun data tersebut dari 50 caleg hanya berkontribusi kurang lebih 13 orang itupun berpareatif nilai nya, ada yang Rp. 5 juta, 10 juta, 25 juta ada juga yang 30 jt, dari jumlah 13 org tersebut.

” Karena sifatnya sumbangan demi kebesaran partai Gerindra di kabupaten Garut makanya kami tidak ada penekanan dalam meminta sumbangan itu, dan hal ini tidak menyalahi aturan sesuai AD/ART Partai, BAB XVII pasal 62. Keuangan Partai bersumber dari, Ayat 1. Iuran Anggota dan Pengurus Partai, dan itupun hasil musyawarah antara caleg dan pengurus dengan disaksikam oleh utusan dari DPP, di hotel Sabda Alam pada tanggal 28 Mei 2018″ jelasnya.

Sementara itu mengenai kekurangan saksi di TPS Enan menjelaskan, bahwa itu kesalahan teknis terbentur karena masalah surat mandat saksi, sesuai aturan bahwa saksi pilpres dan pileg harus membawa surat mandat dari BPD (Badan Pemenangan Daerah) atau dari DPC yang ditanda tangani oleh ketua sekertaris dan di cap basah, sedangkan surat mandat atau surat tugas dibuat oleh BPD tingkat Provinsi Jabar hasil cetak tidak ada cap basah dan tanda tangan basah.

“Sehingga dilapangan akhirnya banyak yang menggunakan surat tugas yang dikeluarkan oleh DPC, ada pula yang bisa masuk ke TPS yang menggunakan surat tugas BPD tergantug inisiatif saksi meloby ketua KPPS,” Kilahnya.

Terakhir Sebagai Ketua DPC Gerindra Garut Enan mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat yang telah mempercayai Partai Gerindra di Pemilu 2019, sehingga kursi gerindra bertambah 100% dari 4 kursi menjadi 8 kursi, semoģa kepercayaan ini harus bisa kami laksanakan untuk menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat.

” Dan mengenai dana gotong royong karena sudah menjadi tanggung jawab kami, dan kami sudah bermusyawarah denga calon Fraksi Gerindra atau dewan jadi akan digunakan untuk kepentingan tambah-tambah kesekretariatan atau kantor DPC Kabupaten Garut. Periode 2019 – 2024″. Pungkasnya. (*)

Editor : J.Gunawan

BAGIKAN