Ketua PGRI Keberatan Dengan Pernyataan Ketua Dewan Pengawas Syariah

122
Ket Foto : Ketua PGRI Kabupaten Garut, Mahdar, tengah menunjukan setumpuk surat penolakan para guru di 40 cabang PGRI yang akan dipotong gajinya untuk bayar zakat ke Baznas




Koran-Fakta.Com (KF).- Ketua PGRI Kabupaten Garut, Jawa Barat,  Mahdar, menyatakan keberatan terhadap pernyataan Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang juga Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, KH. Sirojul Munir, yang menyebut PGRI sebagai sebuah komunitas.” PGRI itu organisasi profesi para guru, bukan komunitas,” kata Mahdar, di kantornya, (04/02/2020).


Pernyataan lainnya dari Ketua DPS yang dinilai salah oleh Mahdar, yakni soal surat tembusan PGRI yang ditujukan kepada Baznas Kabupaten Garut, disebut sebagai salah alamat.

” Sebetulnya kami menyampaikan surat itu kepada pemerintah, dalam hal ini ke Disdik, tembusan kepada Bupati dan ke Baznas. Jelas dalam hal ini kami tidak salah alamat,” tegasnya.


Pernyataan Ketua DPS berikutnya yang dinilai kurang pas oleh Ketua PGRI, yakni bahwa keberatan  para guru terhadap rencana pemotongan gaji untuk pembayaran zakat oleh Baznas, diasumsikan sebagai virus Corona yang mengerikan dan akan mewabah dan menyangkiti pihak lain untuk menolak bayar zakat.


” Masa kami dianggap virus, kami ini guru yang tugasnya mendidik, kalaupun ada guru yang menolak (bayar zakat) ya itu hal yang wajar. Karena dalam hal zakat itu, Baznas bukan memotong, tapi menerima pembayaran zakat dari orang perorang,” imbuhnya.


Seperti diberitaka banyak media sebelumnya, pernyataan Ketua DPS KH. Sirojul munir yang dinilai kontroversi denga PGRI ini muncul sebagai tanggapan atas penolakan rencana pemotongan gaji para guru untuk bayar zakat oleh Baznas.


Padahal, kata Mahdar, dalam surat keberatan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan, redaksinya itu bukan pemolakan, tetapi permohonan untuk dipertimbangkan kembali rencana pemotongan gaji para guru tersebut. Sebab hasil pertemuan seluruh cabang PGRI yang berjumlah 42 cabang itu, 40 diantaranya menolak. Surat penolakannyapun ada di meja kerjanya.


Mahdarpun mengungkapkan kondisi gaji para guru itu tidak sama, malah banyak guru yang tidak menerima gaji karena sudah minus, apalagi jika harus dipotong dengan besaran yang sama, yakni dikisaran Rp. 135 ribu per orang.

“ Intinya kepada pemerintah, kepada pihak Baznas agar memaksimalkan  yang sudah dipotong yaitu kepala SD, kepala SMP, pengawas TK, SD, SMP,” ungkap Mahdar


Adapun potensi zakat dari para kepala dan pengawas TK, SD dan SMP itu sebesar Rp. 2,7 milyar per tahun. (Jay)

Editor : Indra R

BAGIKAN