Ketua TP4D Kota Tasik : “Terkait Proyek Molor, Pemborong Di Blacklist Itu Sebuah Konsekwensi”

82

Jurnalis : Tono Efendi

Kota Tasikmalaya, (KF)- Pekerjaan paket kegiatan Gorong Gorong diwilayah Kota Tasikmalaya, yang kini terancam molor dibeberapa titik, apalagi mengingat waktu tenggang pekerjaan kontrak kerja, toleransinya sudah habis pada Jumat (29/12/2017) besok.

Seperti yang diberitakan koran-fakta.com, ada beberapa titik kegiatan pekerjaan Gorong Gorong yang terancam mangkrak alias molor bahkan pemborongnya pun kini terancam di Blakclist seperti di Jl.BKR, Jl.Ahmad Yani, Jl.Yudanegara.

Sementara untuk pekerjaan Gorong Gorong di Jl.Dr.Soekardjo yang banyak pihak menyebutkan akan bernasib sama molor, ternyata menurut pantauan dilapangan, pekerjaan di jalur ini sudah masuk finishing. “Mudah mudahan paling cepat tengah malam nanti atau Jumat pagi bisa selesai tepat waktu, apalagi malam ini kita akan kebut dengan menambah jumlah pekerja”, ucap Genta, Pelaksana Proyek dilapangan kepada koran-fakta.com, Kamis (28/12/2017) sore tadi.

Menanggapi permasalahan tersebut, ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D) yang juga Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Widi Wicaksono,SH. berharap agar para rekanan/pemborong dapat mematuhi aturan yang telah ditentukan. Adapun bagi rekanan yang tidak dapat menyelesaikan kontrak kerjanya tepat waktu, tentunya harus siap menerima konsekwensinya seperti dikenai denda, finalty hingga sanksi blacklist.

“Sebetulnya pemborong dan konsultan pelaksana sudah harus matang merencanakan suatu pekerjaan, dan jika menemui kesulitan atau kendala dilapangan, seharusnya segera konsultasikan dengan kami TP4D. Jadi jangan sampai kami yang harus memanggil bila diketemukan ada masalah seperti ini”, ucap mantan Kasie Pidum Kejari Kulonprogo Joyakarta, kepada koran-fakta.com, diruang kerjanya, Kamis (28/12/2017) sore.

Namun demikian, Widi Wicaksono mengakui, dirinya baru saja menjabat Kasi Intel Kejari Tasikmalaya baru satu bulan menggantikan pejabat yang lama Achmad Fatoni,SH. Yang pindah tugas menjabat Kasubagbin Tigaraksa Kejari Kab.Tangerang Banten. “Saya baru menjabat disini sejak 30 Nopember 2017, jadi kami akan pelajari terlebih dahulu permasalahannya kenapa pekerjaan proyek gorong gorong tadi tidak tepak waktu sesuai kontrak kerja”, ujar Widi yang mengaku hingga saat ini belum ada pihak dari Dinas PUPR khususnya Bidang Jalan Jembatan yang melakukan komunikasi dengannya.

Sebetulnya masalah ini tdak perlu terjadi, jika pekerjaan tersebut perencanaan awalnya betul betul matang. Menyalahkan faktor cuaca rasanya itu hanya alasan klasik, karena rekanan yang lain saja bisa selesai sesuai kontrak kerja. “Kedepan konsultan perencanaanya harus betul betul matang, seperti proses Anwizing kepada rekanan harus betul betul disosialisasikan dan dipahami betul, dampak serta kejadian yang akan timbul nantinya”, kata Lelaki Kelahiran Banjarnegara Jawa Tengah 1973 itu dengan nada tegas.

Kedepan mudah mudahan tidak akan muncul kembali permasalahan yang sama, makanya tahun 2018 program e-TP4D akan mulai diterapkan karena ini merupakan pola pendampingan dan pengendalian TP4D dengan berbasis IT terhadap setiap tahapan kegiatan pembangunan fisik. Baik itu bentuk dokumen dan tahapan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, pungkasnya

Editor: Van’s

BAGIKAN