Ketua Umum DPP FPPG : Keberadaan Inspektorat Kabupaten Garut harus segera di Revolusi atau di Bubarkan.

86

GARUT, (KF).-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Pemuda peduli Garut (FPPG) Asep Nurjaman menduga penyebab maraknya korupsi keuangan daerah Kabupaten Garut adalah lemahnya keberadaan Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat Garut. Padahal, Inspektorat Garut merupakan Instansi Daerah yang mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Desa, sekaligus mencegah terjadinya korupsi sejak dini.

“Inspektorat Garut selama ini mandul !, dan sengaja tidak diperkuat sehingga pengawasan dan pencegahan terhadap praktik korupsi di daerah Garut juga rendah. Ini mendorong maraknya kasus korupsi keuangan daerah di Kabupaten Garut dan penyalahgunaan APBD dan Dana Desa,” ujar Asep, Senin (13/8/2018) siang.

Lanjut Asep, pihaknya menilai korupsi terjadi karena lemahnya sistem kontrol di tengah besarnya kekuasaan dan uang yang mengalir ke semua Intansi Dinas teknis dan Desa-desa yang berada di seluruh Kabupaten Garut. Untuk mencegah hal tersebut, tidak relevan lagi dengan mengurangi kekuasaan dan uang yang diperuntukkan kepada daerah.

“Salah satu caranya memperkuat sistem kontrol dengan memperkuat Inspektorat Kabupaten Garut,” jelasnya.

Lebih jauh diungkapkan, Inspektorat Garut ini mempunyai fungsi besar karena terlibat sejak perencanaan, implementasi, dan evaluasi Program Pemerintah Daerah garut. Jika kuat, maka inspektorat Garut bisa sejak awal mencegah praktik korupsi yang ada di lingkungan Pemda Garut.

Bahkan pihaknya menilai cara kerja Inspektorat Garut berbeda dengan cara kerja Penegak Hukum atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kalau BPKP dan aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, bekerja dan bertindak setelah terjadi sesuatu, seperti pemadam kebakaran. Maka Inspektorat Garut ini sebenarnya bekerja sebelum terjadinya korupsi. Inspektorat Garut seharusnya bekerja di hulu, seperti early warning system atau pencegahan dini,” katanya

Sambung Asep, selama Inspektorat Garut menjadi bagian yang berada dibawah Bupati Garut atau bawahan Kepala Daerah, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan efektif.

“Inspektorat Garut tidak bisa berbuat banyak, karena berada di bawah kekuasaan Kepala Daerah/ Bupati Garut ditambah lagi personalia di Inspektorat garut rata-raata orang buangan, orang bahkan yang jelang pensiun dan orang mau disingkirkan,” ucapnya

Saya menganjurkan tiga hal untuk memperkuat Inspektorat Garut. Pertama, memperkuat otoritasnya, sehingga temuan Inspektorat Garut tidak hanya menjadi rekomendasi, tetapi wajib dijalankan Kepala Dearah (Bupati Garut-red). Kedua, posisi Inspektorat Garut harus diangkat menjadi lembaga vertikal dari Inspektorat Nasional, sehingga dia tidak berada di bawah Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah Garut harus dikeluarkan dari struktur Pemerintah Daerah agar efektif melakukan pengawasan. “Secara tanggung jawab, dia bertanggung jawab ke Inspektorat Nasional, tetapi secara operasional, dia berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Ketiga, Inspektorat Garut harus diisi oleh orang yang kompeten, berkualitas dan berintegritas. Jangan hanya diisi oleh orang-orang buangan atau orang tua yang akan memasuki masa pensiun,” ungkapnya

Ditambahkan ketua FPPG, maraknya pengaduaan masyarakat terhadap penyalahgunaan APBD, DAU, DAK dan Dana Desa yang tidak pernah berjalan sampai ke meja hijau, Inspektorat Garut terkesan menutup-nutupi hasil pemeriksaannya, dan bahkan menjadi konsultan para Pejabat Garut dan Kades, hingga akhirnya dugaan korupsi APBD di birokrasi dan Dana Desa di pedesaan aman-aman saja tanpa tersentuh yang pada akhirnya masyarakat Garut yang sangat dirugikan dan merasa kecewa karena tidak ada kepercayaan lagi terhadap Inspektorat Garut.

Oleh : J.Gunawan

Editor : Indra R

BAGIKAN