Ketum DPP FPPG : Alih Fungsi Lahan Perumahan, Mengancam Ketahanan Pangan.

70
Ket foto: Ketua umum DPP FPPG. Asep Encuy.

GARUT, (KF).- Banyaknya Dugaan Alih fungsi lahan secara massif, di wilayah Garut, FPPG Angkat bicara. Bahkan hasil investigasi Forum Pemuda Peduli Garut FPPG mengakui saat ini lahan yang mengalami alih fungsi justru lahan lahan pertanian produktif.

” Menurut kami, fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Garut saat ini masuk kategori mengkhawatirkan dengan mengancam ketahanan pangan Peralihan fungsi lahan itu membuat lahan yang seharusnya diperuntukan bagi pertanian justru menjadi perumahan. dan sudah barang tentu hal itu akan berdampak pada lingkungan baik dalam hal ekosistem maupun ketahanan pangan lokal,” Ujar ketua umum FPPG. Asep Encuy kepada koran-fakta.com, Sabtu (14/4/2018).

Lanjut ia, saat ini di daerah kabupaten Garut telah terjadi pengurangan lahan pertanian produktif hampir mencapai 150 hektare /tahunnya. Hal itu diakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian ke wilayah perumahan.

“Ini sudah jelas bahwa pemda garut sebagai pemangku kebijakan telah melakukan pembiaran dalam kurangnya pembinaan dan Pengawasan untuk menyelamtkan lahan pertanaian produktif. karena Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan( LP2B) nomor 3 tahun 2016 yang dibuat itu hanya menjadi sebuah pajangan yang kami nilai bukan upaya untuk mengerem laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, tetapi, sebaliknya pembangunn perumahan semakin melonjak terus menerus,” Jelas ia

Menurutnya pihaknya juga menghawatirkan, alih fungsi lahan yang kini marak dikabupaten Garut
akan seperti halnya alfamart yang terus menerus dibangun sampe kewilayahan (Desa terpencil-red). dan tentunya kalau Tidak segera di tangani secara nyata oleh pemda garut maka tunggulah kehancuran alam ini.

Coba pemda garut harus membuat aturan yang tegas dan menyeluruh bukan aturan, yang setengah, setengah atau, abu-abu sehingga aturan itu hnya dibuat untuk penguasa. Bukan untuk melindungi lahan, produktif pertanian agar tidak dijadikan kawasan perumahan. Pemerintah garut harusnya memberikan pembinaan secara berkelnjutan kepada masyarkat khusunya petani agar lahan yang yang produktif itu masuk k lahan,LP2B.

“Dengan memberikan pembinaan secara berkelanjutan, memberikan kompensasi kepada masyrakkat berupa bantuan, bibit, bantuan pengolahan tanah, bantuan pupuk agar keluhan,masyarakat untuk pengolahan lahan produktif itu efektif. Pemkab Garut tentunya harus berupaya untuk mencegah terus terjadinya pengurangan lahan pertanian produktif. Sebab, hasil produksi padi di Kabupaten Garut menurun drastis jika hal ini tak segera ditanggulangi dengan tindakan nyata dari pemda garut,” Tegas Asep

Lebih jauh lagi dikatakan seharus nya pemerintah garut bekerjasama dengan masyarkat untuk mempertahan lahan pertanain produktif agar lahan pertanian tidak beralih menjadi perumahan.

Pemda garut harus bisa mengetahui kenapa petani atau,masyarkat menjual tanah kepada pengembang perumahan dan tidak bisa mempertahankan sawahnya dan pemerintah harus memahami para petani atau masyarkat yang melepas lahan miliknya karena kebutuhan biaya untuk perawatan dan penghasilan yang tak seimbang.

“Biasanya pertama kondisi tanah kurang bagus, juga udah ga seimbang antara pengolahan tanah sampai dengan hasil panen dengan biaya, harga pupuk dan obat-obatan makin mahal, petani itu banyak menjual karena kebutuhan hidup, taraf kehidupannya semakin menurun. Maknya hal itu yang jadi masalah bagi masyarkat dan petani,” terangnya.

Berangkat dari hal tersebut. Pemerinah kabupaten Garut harus segera melakukan pembinaan secara berkelanjutan dengan menanggulangi masalah supaya masyarkat dan petani tidak menjual lahan produktif nya ke pengembang perumahan dengan salah satu contoh memberikan kompensasi pembinaan dan bantuan-bantuan untuk meningkatkan kualitas pertanian.

Penulis : Indra R

Editor : Van’s

BAGIKAN